• News

  • Nasional

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU PPP ke Rapat Paripurna

Ilustrasi Rapat Paripurna DPR
dok.Istimewa
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) pada Rabu (18/9/2019) di ruang rapat Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat Baleg DPR dan pemerintah yang diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly dan jajarannya itu disepakati bahwa RUU 12/2011 tentang PPP dilanjutkan pada Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

"Apakah RUU tentang perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR," kata Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji dalam rapat.

"Setuju," jawab anggota Baleg DPR.

Sebelum adanya kesepakatan tersebut, Sarmuji memaparkan bahwa pada rapat kerja sebelumnya masih ada satu dari tiga masalah pokok yang menjadi topik pembahasan, dimana dua diantaranya telah bisa diselesaikan.

"Dari laporan Ketua Panja telah disampaikan bahwa masih ada satu persoalan yang belum disepakati oleh pemerintah. Yakni dimana pemerintah menganggap usulan DPR pada salah satu substansi RUU itu ada yang terlalu masuk ke dalam ranah eksekutif," kata Sarmuji saat rapat.

Karenanya, lanjut Sarmuji, sudah diformulasikan kembali rancangan yang tidak terlalu masuk dalam ranah eksekutif, kemudian diformulasikan dalam pasal 95 a dan 95 b.

Dalam raker tersebut, seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR diminta untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

Sementara itu, Yasonna Laoly menjelaskan soal adanya salah satu poin yang ditambahkan dalam revisi UU itu yakni terkait carry over revisi atau rancangan UU (RUU) yang belum selesai pembahasannya pada periode sebelumnya bisa dilanjutkan DPR periode berikutnya.

Dengan adanya poin terkait carry over ini,  Yassona menyebut DPR periode baru nanti tak perlu lagi memulai dari awal pembahasan revisi atau rancangan undang-undang.

"Ini kita sempurnakan karena kalau tidak ada ruang untuk membawa UU yang sedang dibahas periode sekarang ke berikutnya terlalu banyak energi dan biaya yang mubazir contoh dulu kita pernah membahas rencana UU tentang PNBP dulu. Waktu masuk periode ini tidak boleh dibawa (ke periode selanjutnya), mulai lagi masuk proses awal, naskah akademik, rapat. Ini kan buang-buang waktu," kata Yasonna.

Nantinya, lanjut Yasonna, DPR tinggal membentuk Pansus untuk melanjutkan pembahasan anggota DPR periode sebelumnya. "Tinggal bentuk Pansus. jadi kita tidak buang waktu buang energi," ujarnya.

Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan bahwa dalam revisi UU tentang PPP juga terdapat tambahan tentang harmonisasi peraturan-peraturan daerah (perda). Ia mengatakan, akan ada harmonisasi perda yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Karena banyak daerah membuat perda yang kadang bertentangan dengan UU, bertentangan dengan ideologi negara, UU dasar, bisa saja terjadi," ujarnya.

Lebih jauh, Yasonna menyampaikan bahwa pemerintah berharap revisi UU 12/2011 tentang PPP dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna agar menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya