• News

  • Peristiwa

RKUHP Akan Disahkan, Yunarto: UU Sampah, Busuk Kalian

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Twitter
Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang digodok DPR dan pemerintah menuai kritik, protes hingga penolakan dari berbagai pihak karena banyak poin revisi yang dianggap kontroversi.

Meski banyak penolakan, namun hal itu tak membuat DPR dan pemerintah bergeming untuk kebut merampungkan pembahasan mengenai RKUHP supaya segera disahkan menjadi undang-undang.

Bahkan, pada Rabu (18/9/2019) kemarin, DPR dan pemerintah telah sepakat melanjutkan pembahasan RKUHP
 ke tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Terkait hal tersebut, Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya lewat akun Twitternya, juga menyampaikan kritik pedas terhadap rencana pengesahan RKUHP.

"UU Sampah... Busuk kalian...," tulis Yunarto di akun Twitter-nya, Rabu (18/9/2019).

Cuitan Yunarto itu kemudian dibalas warganet (netizen) pemilik akun Twitter @BrastianPurba.
"Yakin ini Seorang Yunarto Wijaya ? 
Sungguh memalukan jika iya," kata @BrastianPurba.

Mendapat komentar demikian, Yunarto membalas "Iya saya, baca sana UU KUHP.. saya yang memalukan atau UU nya atau anda?."
Pada kicauan lainnya, Yunarto menjelaskan mengapa saat ini mengkritik Jokowi padahal di Pilpres 2019 lalu dirinya mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Buat yang nanya kenapa sekarang saya kritik @jokowi , jawaban saya: karena saya pemilih rasional, gak pernah tertarik jadi komisaris, dan bukan buzzer..," jelas Yunarto.

"Kalau ada yang gak clear bisa lawan argumentasi saya disini atau japri langsung, jangan ngerumpi kiri kanan gak jelas...," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan revisi RKUHP
ke tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda pengesahan, apakah bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III Aziz Syamsyudin yang memimpin rapat. 

"Setuju," jawab anggota Komisi III yang hadir.

Aziz pun menanyakan hal yang sama kepada Yasonna sebagai perwakilan pemerintah. "Bagaimana Pak Menteri setuju?" tanya Aziz dan dijawab 'Setuju' oleh Yasonna.

Setelah 10 fraksi DPR di Komisi III  menyetujui, Aziz kemudian mengetuk palu sebagai tanda RKUHP disepakati dibawa ke Rapat Paripurna.
DPR berencana mengesahkan RKUHP pada 24 September mendatang. Mereka tetap memasang target dalam waktu dekat meski banyak poin revisi yang dianggap kontroversi oleh berbagai pihak.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani