• News

  • Peristiwa

Soal RKUHP, Pengamat: Tak Ada Gestur Politik Apapun dari Yang Mulia Jokowi

Presiden Joko Widodo.
Surat Kabar
Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik Saidiman Ahmad mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi benteng terakhir perlawanan terhadap para anggota DPR yang ngotot untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP)  dalam waktu dekat.

Namun, lanjut Saidiman, Jokowi terkesan tak menunjukkan gestur politik apapun terhadap upaya pengesahan RKUHP yang menuai kontroversi itu.

"Presiden mestinya adalah benteng terakhir perlawanan pada kekolotan para anggota DPR yang ngotot mau sahkan RKUHP zaman batu itu," tulis Saidiman di akun Twitternya, dikutip netralnews.com Jumat (20/9/2019).

"Dia bisa kerahkan partai-partai koalisi pemerintah di parlemen untuk menunda pengesahan. Tapi tak ada gestur politik apapun dari Yang Mulia Jokowi," sambung @saidiman.

Saidiman menilai, ada dua kemungkinan dari sikap Jokowi yang tak menunjukkan gestur apapun terkait polemik RKUHP, yakni Jokowi tak persoalan atau mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak punya keberanian melawan kehendak partai koalisi pendukungnya.

"Setidaknya ada dua kemungkin yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, Jokowi tidak paham persoalan atau tidak mengerti urgensi menjaga ruang kebebasan individu dalam demokrasi. Kedua, dia paham, tapi tak punya keberanian untuk melawan kehendak partai. #Tunda RKUHP," tegas Saidiman.

"Kalau presiden tidak bisa mendesakkan aspirasinya pada parlemen, lalu apa gunanya koalisi pemerintah? Kecuali kalau presiden memang satu aspirasi dengan mereka, itu lain perkara. #Tunda RKUHP," katanya.

Lebih jauh, Saidiman berpendapat, ancaman pengesahan RKUHP dan mulusnya revisi UU KPK beberapa hari lalu menunjukkan bagaimana partai-partai koalisi pemerintah di parlemen bergerak tanpa kendali presiden.

"Mulusnya revisi UU KPK dan ancaman pengesahan RKUHP ini memperlihatkan bagaimana partai-partai koalisi pemerintah di parlemen bergerak tanpa kendali presiden," ungkapnya.

"Jokowi sama sekali tidak menunjukkan wibawa sebagai pemimpin koalisi pemerintahan. Mengecewakan. #Tunda RKUHP," tandas peneliti Saiful Mujani reaserch & consulting (SMRC) itu.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat membawa RKUHP ke Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

DPR berencana mengesahkan RKUHP pada 24 September mendatang. Mereka tetap memasang target dalam waktu dekat meski banyak poin revisi yang dianggap kontroversi oleh berbagai pihak.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian