• News

  • Peristiwa

Dahnil: UU KPK Target Utama Direvisi, Kenapa Bukan UU Kejaksaan atau Kepolisian?

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Muhammadiyah
Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR beberapa hari lalu.

Dahnil mempertanyakan soal UU KPK yang selalu menjadi agenda untuk direvisi oleh DPR dan pemerintah. Ia menduga ada gerakan sistematis dan masif dalam melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Kenapa sih undang-undang KPK itu selalu menjadi agenda untuk dilakukan revisi? Bahkan ketika ada kasus-kasus besar menimpa politisi kita, menimpa para menteri kita, kemudian menimpa pejabat-pejabat tinggi, selalu ada seperti gerakan sistematis dan masif untuk melakukan pelemahan terhadap KPK," kata Dahnil seperti dilihat dalam Channel YouTube-nya, DAS Official, Jumat (20/9/2019).

Hal ini dipertanyakan Dahnil, pasalnya, ia menilai institusi-institusi lain seperti kejaksaan dan kepolisian juga banyak kekurangan, namun tidak ada upaya untuk merevisi undang-undang di dua lembaga penegak hukum tersebut.

"Uniknya kan undang-undang yang lain, misalnya ada undang-undang kejaksaan, kan kejaksaan juga banyak kelemahan- kelemahan. KPK tentu tidak sempurna, tapi ada institusi lain misalnya kejaksaan yang juga tidak sempurna dan banyak keluh kesah kita bagaimana memperbaiki kinerja kejaksaan kemudian tidak ada upaya memperbaiki undang-undang kejaksaan," ucap dia.

"Misalnya kepolisian, kepolisian itu juga tidak sempurna, kenapa kemudian tidak ada upaya untuk melaksanakan merevisi undang-undang kepolisian misalnya," sambung Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 itu.

Karenanya, Dahnil kembali menegaskan bahwa UU KPK seperti menjadi target untama dan menjadi pekerjaan rutin DPR serta pemerintah untuk direvisi.

"Tapi dalam banyak hal undang-undang KPK itu selalu menjadi target utama untuk dilakukan revisi kemudian itu menjadi pekerjaan rutin DPR maupun kepresidenan," jelas Dahnil.

"Dulu beberapa kali yang menjadi inisiator gitu presiden kemudian berubah inisiator DPR selalu bergantian-gantian seperti ada kongkalikong yang konsisten dikerjakan dalam setiap momentum politik," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani