• News

  • Peristiwa

Pengamat: Dua Kali Dikecewakan Jokowi, Eskalasi Protes Publik Makin Membesar

Pengamat Politik dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti
Netralnews/Sesmawati
Pengamat Politik dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memutuskan untuk menunda RKUHP untuk dibahas pada periode DPR 2014-2019. Keputusan ini diambil presiden setelah melihat eskalasi protes publik yang makin membesar. 

Terkait hal itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, basis protes mulai berpindah dari dunia maya, ke dunia nyata (jalanan) yang diorganisir oleh kampus-kampus di mana fasilitator utamanya adalah para dosen dan mahasiswa yang umumnya jadi basis pemilih Jokowi. 

"Melihat gejala yang makin membesar ini, serta merta presiden menyatakan menunda pembahasannya. Kita semua dapat memahami, gejala protes dunia maya ke jalanan itu sesuatu yang tak terhindarkan," ujar Ray dalam keterangan tertulis yang diterima Netralnews, Sabtu (21/9/2019). 

Menurut pria yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu, eskalasi protes semakin membesar setelah dua kali dikecewakan presiden Jokowi terkait dengan pemilihan capim KPK dan penetapan revisi UU KPK, di mana protes publik begitu saja diabaikan oleh presiden. 

"Dan tak selesai, presiden terus membiarkan kekecewaan itu bertumpuk dengan ngotot membahas serangkaian RUU yang hampir seluruhnya memudahkan para koruptor mendapatkan hak-hak istimewa mereka, dan saat yang sama masyarakat mandapat pengekangan kebebasan sebagai warga negara. Akhirnya, mahasiswa bergerak," paparnya.

Ray mengatakan, kaum cendekiawan tak kalah kuat melakukan protes, ditambah dengan berbagai elemen masyarakat Madani. Dan, jika presiden memang mengabaikannya, serpeti ia melakukannya pada capim KPK dan UU KPK, tak sulit membayangkan aksi-aksi protes itu akan berujung jadi protes massal.

"Sekalipun, upaya mengeliminasinya dilakukan misalnya dengan mengudarakan cap taliban dan radikalis yang dipompa melalui mesin robot, tak jua menyurutkan protes yang ada. Presiden yang baru saja mendapat mandat rakyat dengan susah payah itu, akhirnya memang harus menunda rencana penerapan RKUHP," jelasnya.

Lanjut dia, sekalipun begitu, adalah penting untuk mencermati penundaan ini. Istilah yang dipakai presiden adalah menunda sampai ditetapkannya anggota DPR 2019-2024. Redaksi ini sama dengan redaksi yang dipakai pada tahun 2017 revisi UU KPK. Redaksi yang dipakai adalah menunda.

"Karena redaksinya menunda, maka DPR yang sekarang merasa tidak perlu melakukan proses pembahasan UU sebagaimana termaktub dalam tatib DPR atau UU MD3. Revisi UU KPK begitu saja masuk dalam pembahasan, sekalipun tidak dicantumkan di Prolegnas prioritas. Tidak ada dengar pendapat, dibahas dengan tertutup, diparipurnakan tanpa quorum. Situasi yang sama, sangat mungkin terjadi besok hari dalam rangka revisi KUHP ini," terangnya. 

Selain itu, kesiagaan masyarakat perlu terus dijaga. Sekalipun dinyatakan penundaan ini karena menyangkut beberapa poin dalam RKUHP, tapi poin mana saja yang dianggap jadi sebab penundaan belum disampaikan secara jelas.

"Hal ini juga mengingatkan kita pada peristiwa revisi UU KPK. Saat itu presiden menyatakan menolak poin-poin tertentu dalam revisi UU KPK. Bahkan istilah yang dipakai presiden menolak DPR, padahal faktanya hanya 2 pasal yang benar-benar presiden berbeda pendapat dengan DPR. Dua pasal lain yang diungkap presiden memang sama dengan draf revisi UU KPK yang tengah dibahas," jelasnya lagi. 

Ray menilai ada mobilisasi isu seolah presiden berbeda dengan DPR, pada hal tak ada yang secara subtantif perbedaan itu. 

"Ditambah lagi dengan istilah 'bertempur' yang diucapkan presiden yang seolah memperlihatkan posisi dirinya yang bertolak belakang secara ketat dan tajam dengan DPR. Faktanya, siangnya presiden menyetir istilah bertempur itu, malamnya pemerintah dengan DPR setuju membawa hasil revisi UU KPK ke paripurna," ucapnya. 

Oleh karena itu, ia berharap tetap perlu kesiagaan masyarakat Madani dengan penundaan RKUHP dan RUU lainnya. 

"Agar tidak terpana lagi seperti sebelumnya, yang justru memudahkan presiden dan DPR membawa hasil revisi ke paripurna. Intinya, jangan sampai masyarakat luput lagi," tutupnya.

 

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli