• News

  • Peristiwa

Sentil Jokowi Soal RKUHP, Pakar Hukum: Kau Yang Memulai, Kau Yang Mengakhiri

 Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.
Netralnews/Adiel Manafe
Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) menjadi undang-undang. 

Pasalnya, ia menyebut pengambilan keputusan tingkat I soal RKUHP sudah dilakukan DPR bersama  pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (18/9/2019), dan tinggal ketok palu di Rapat Paripurna untuk pengesahan, namun Jokowi tiba-tiba meminta DPR menunda pengesahan. 

"Ada apa sebetulnya dengan Presiden kemarin itu? Ini kan usulan dari presiden, sudah menyetujui, sudah membahas. Kau yang memulai kau yang mengakhiri," kata Suparji dalam diskusi bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019). 

"Presiden sudah mengutus Menteri Hukum dan HAM untuk membahas, Ini usulan insentif dari pemerintah, semuanya materi-materi itu dari pemerintah dan hari Rabu yang lalu pemerintah sudah menyetujui di pembicaraan tingkat satu, ada apa dengan presiden ini," ungkapnya. 

Menurut Suparji, jika Presiden bisa menunda pengesahan RKUHP dengan alasan menjaring aspirasi dari berbagai kalangan, mestinya sikap yang sama ditunjukkan Jokowi saat revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga mendapat penolakan dari banyak pihak. 

"Kalau alasannya menjaring aspirasi masyarakat, kenapa KPK kemarin tidak menunda juga? Mestinya kan kalau konsisten untuk merespon aspirasi masyarakat ketika ada suatu RUU yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat, ya ditunda juga. Tetapi ini (revisi UU KPK) dilaksanakan, dijalankan, ini ( RKUHP) kemudian ditunda, saya kira ini ada sesuatu yang menarik," ungkap Suparji. 

Untuk itu, Suparji berpendapat, seharusnya RKUHP tetap disahkan, dan apabila nanti ada pihak yang menilai bahwa revisi KUHP itu inkonstitusional dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka semuanya menjadi kewenangan MK untuk memutuskan. 

"Kalau sudah membahas sudah mengusulkan, sudah menyetujui mestinya kita lakukan ke tahap berikutnya, jadi ada apa sebetulnya ini?. Saya tidak mau berspekulasi. Katanya (Jokowi) merespon ada materi-materi yang belum didalami, ada isu-isu yang masih belum clear, itu yang katanya menyebabkan menunda," ucap dia. 

"Harusnya jalan terus karena sudah disetujui, kalau kemudian nanti ada sesuatu yang inkonstitusional tunjukkan pada Mahkamah Konstitusi supaya ini dibatalkan, kan ada ruang untuk itu. Ini sampai kapan kita mencintai produk kolonialisme ini, kita mencintai produk hukum Belanda ini?" pungkas Suparji. 

Seperti diketahui, dalam pembahasan RKUHP di tingkat I, DPR bersama  pemerintah sepakat membawa RKUHP ke Rapat Paripurna untuk pengesahan  yang rencananya akan digelar pada Selasa (24/9/2019).

Namun, pada Jumat (20/9/2019) kemarin, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada DPR

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor. 

Jokowi mengambil sikap demikian setelah mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP. "Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," ujarnya. 

Selain meminta menunda pengesahan, Presiden juga memerintahkan Menkumham untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP. "Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan- masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," tutur Jokowi.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian