• News

  • Peristiwa

Pakar: RKUHP Tidak Buat Kiamat, Tapi Akan Jadi Mukjizat Indonesia Lebih Baik

 Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.
Netralnews/Adiel
Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah sepakat membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Rapat Paripurna yang rencananya digelar pada Selasa (24/9/2019).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Namun, pada Jumat (20/9/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada DPR.

Terkait hal itu, Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menyampaikan sejumlah catatan dalam menyikapi polemik RKUHP. Pertama, ia menyebut bahwa harus membudayakan bagaimana menghargai mekanisme ketatanegaraan secara konsisten.

"Kita harus membudayakan bagaimana menghargai mekanisme ketatanegaraan secara konsisten. Suatu kebenaran harus memperhatikan prosedur, substansi dan kewenangan. Konsistensi menjadi kata kunci dalam proses bagaimana penegakan nilai dan hukum," kata Suparji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Kedua, ia menyinggung soal rencana rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin (23/9/2019) dalam menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP. Rapat Bamus nanti akan disepakati apakah RKUHP ini bakal dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II dalam Rapat Paripurna atau tidak.

Dalam hal ini, Suparji berharap RKUHP bisa dilanjutkan pembahasannya di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Menurutnya, jika nanti ada pihak yang merasa bahwa revisi KUHP itu inkonstitusional, maka bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari Senin kemungkinan ada rapat Bamus, dan kemudian akan dilanjutkan untuk pembicaraan tingkat II atau tidak. Tentunya mengingat perjalanan yang sedemikian intensif dan materi-materi yang cukup progresif dengan nilai Keindonesiaan kan ada ruang untuk menguji apakah konstitusional atau tidak itu bisa disetujui," ucap dia.

Namun, lanjut Suparji, jika dalam Bamus disepakati untuk ditunda pengesahannya sesuai dengan harapan presiden dan dilakukan lagi pembahasan atas pasal-pasal yang dianggap kontroversial, maka ia berharap supaya pasal yang mengatur soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden (wapres) dihapus dari RKUHP.

"Saya berharap pasal tentang penyerangan harkat martabat itu nanti salah satu yang dihapuskan, Pasal 217-220, sehingga kemudian memang betul-betul responsif," tutur Suparji.

"Jika sekiranya menunda, itu (Pasal 217-220) saja tetap ada dan kemudian hanya menghapuskan pasal unggas (Pasal 278), saya kira juga menjadi pasal yang remeh-temeh tetapi yang signifikan justru menjadi sesuatu yang tetap saja ada di situ," ungkapnya.

Catatan terakhir, Suparji menyebut Indonesia tidak akan kiamat dengan adanya RKUHP. Sebaliknya, bangsa ini bakal menjadi lebih baik apabila memiliki KUHP yang telah direvisi itu.

"Saya kira hukum itu kan tegak tidak hanya norma saja, substansi hanya salah satu bagian kecil, ada aparatur dan ada budaya hukum. Artinya, tidak akan membuat kiamat adanya RKUHP ini, tetapi akan menjadi mukjizat Indonesia menjadi lebih baik," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani