• News

  • Peristiwa

Waduh, IPW Juluki Agus Rahardjo Cs ‘Orang Paling Tak Punya Malu Sedunia‘

 Waduh, IPW Juluki Agus Rahardjo Cs 'Orang Paling Tak Punya Malu Sedunia'
KPK goid
Waduh, IPW Juluki Agus Rahardjo Cs 'Orang Paling Tak Punya Malu Sedunia'

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyampaikan kritik pedas terhadap tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif yang telah mengembalikan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun masih bertahan di KPK.

"Tiga pimpinan KPK yang sudah mengembalikan mandatnya ke Presiden Jokowi tapi masih tetap duduk dan bertahan dengan jabatannya di KPK, patut dianugrahi gelar sebagai 'orang yang paling tidak punya malu sedunia.' Mereka sudah menjilat ludahnya sendiri dan tidak punya harga diri lagi," kata Neta dalam siaran pers yang diterima netralnews.com, Sabtu (21/9/2019).

Neta mengaku heran lantaran di KPK yang super body itu ternyata diisi oleh tipe pemimpin seperti Agus Rahardjo cs. Jika orang seperti ini masih memimpin KPK, integritas seperti apa yang bisa diharapkan dari mereka. Terbukti, lanjutnya, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan perasaan masyarakat.

"Mengingat mereka sudah sesumbar dan gagah berani membuat jumpa pers mengembalikan mandatnya kepada Presiden Jokowi, tapi faktanya mereka masih saja bertahan di KPK," ucap dia.

"Seharusnya mereka kembali menggelar jumpa pers untuk meminta maaf dan meminta ampun pada Presiden Jokowi maupun kepada masyarakat, karena mereka sudah menjilat ludahnya sendiri dan tidak tahu malu," tegas Neta.

Neta berpendapat, dengan menyerahkan mandat ke Presiden, seharusnya Agus Rahardjo cs tak lagi menerima gaji dan fasilitas dari KPK. "Melihat ulah konyol ketiga pimpinan KPK itu, masyarakat tidak pantas lagi menghargai mereka. Ketiganya tidak pantas lagi menerima gaji dan fasilitas dari KPK," ujarnya.

Ditambahkannya, Agus Rahardjo cs juga tidak lagi berhak berada di KPK dan menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Mereka juga tidak sah dalam mengambil kebijakan, sehingga jika KPK melakukan OTT dan menetapkan tersangka, tindakan itu tidak sah, ilegal dan bisa dipraperadilankan. Publik harus disadarkan bahwa saat ini KPK dipimpin orang orang ilegal," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mewakili pimpinan lembaga antirasuah itu menyatakan menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi di KPK kepada Presiden Jokowi. Keputusan itu menyusul perkembangan revisi UU KPK yang makin mengkhawatirkan.

"Oleh karena itu, setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, yang keadaannya semakin genting ini, maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini Jumat 13 September, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani