• News

  • Peristiwa

Soal RKUHP, Dahnil: Seolah DPR yang Salah, Padahal Drama Pak Presiden

Dahnil Anzar Simanjuntak mencoba olahraga panahan.
Twitter @Dahnilanzar
Dahnil Anzar Simanjuntak mencoba olahraga panahan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengomentari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dahnil mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tidak melakukan hal serupa saat revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat penolakan dari banyak pihak.

"Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya?" tulis Dahnil di akun Twitternya, Sabtu (21/9/2019).

Berbedanya sikap Jokowi soal RKUHP dan UU KPK ini, menurut Dahnil, merupakan drama yang dimainkan Presiden agar DPR yang ingin mengesahkan RKUHP disalahkan publik. Padahal pembahasannya dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR.

"Publik disodorkan drama Presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama pak Presiden," tegas Dahnil.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RKUHP ke Rapat Paripurna yang rencananya digelar pada Selasa (24/9/2019).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Kerja pembahasan tingkat I RKUHP antara Komisi III dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Namun, pada Jumat (20/9/2019) kemarin, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Ia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada DPR.

Jokowi mengambil sikap demikian setelah mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. "Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Selain meminta menunda pengesahan, Presiden juga memerintahkan Menkumham untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," jelas Jokowi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P