• News

  • Peristiwa

GMKI Desak Presiden Copot Jabatan Wiranto, Tito Karnavian, dan Hadi Tjahjanto

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay.
GMKI
Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonedia (GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Menteri Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dianggap lalai menangani Keamanan di Papua.

Desakan ini disampaikan pasalnya Indonesia berduka kembali dengan insiden mengerikan terjadi di Wamena dan Jayapura. Seperti diketahui, insiden menelan korban jiwa kembali menambah catatan panjang penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Tanah Papua.

Menurut Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay, setelah aksi rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Makassar, Jakarta dan kota-kota Perguruan Tinggi lainnya menyebabkan kerusuhan di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fakfak, Nduga dan yang terakhir di Wamena serta di berbagai kota-kota lain di Papua.

"GMKI turut berduka cita sedalam-dalamnya atas korban meninggal akibat insiden kemanusiaan yang terjadi di Wamena dan Jayapura. GMKI juga mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura," kata Korneles pada Netralnews, Selasa (24/9/2019).

GMKI juga mendesak Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi dan berkuasa penuh atas TNI agar segera menarik pasukan TNI dari tanah Papua dan meminta kapolda untuk mencabut maklumat kapolda yang tidak menghirmati konstitusi.

Jokowi didesak GMKI pula untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua bukan dengan skenario milisi dan paramiliter nusantara yang merajalela di tanah papua dan juga cara militeristik, tapi dengan cara humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan. Cara keagamaan yang bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat/marga-marga di 7 wilayah adat Papua yang memahami betul persoalan Papua, jangan melibatkan mereka yang tidak memahami akar masalah di Papua.

"GMKI mendesak Presiden Joko Widodo membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua  yang ditahan oleh TNI dan POLRI yang protes akibat aksi rasisme dan persekusi orang Papua," tegas Korneles.

Desakan GMKI tak sampai situ saja, Joko Widodo didesak untuk mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan. Menurut GMKI, kinerja Budi dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

GMKI juga mengecam keras tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua. Menurut GMKI, negara demokrasi harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik, karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"apengurus Pusat GMKI mengintruksikan seluruh cabang GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi di cabang masing-masing dengan mengangkat isu Papua dan upaya mendorong perdamaian di tanah Papua pada hari kamis 26 September 2019," jelas Korneles.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani