• News

  • Peristiwa

Pemerintah Perlu Lakukan Hal Ini untuk Redam Kerusuhan di Papua

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi
Netralnews/Adiel Manafe
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi mengatakan, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah dalam meredam kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir yang telah menewaskan puluhan orang dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil.

"Selain pendekatan keamanan untuk melokalisir konflik agar tidak meluas dan langkah kontinjensi untuk melakukan perlindungan mereka yang terdampak dari peristiwa konflik," kata Reza di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

Menurutnya, langkah kontinjensi penting dilakukan saat ini, apalagi beredar rumor bahwa warga pendatang mengalami ancaman keselamatan di Papua.

"Saya kira ini perlu ada langkah kontinjensi untuk melakukan perlindungan dan pengamanan mereka.

Bisa melalui evakuasi atau mulai kanalisasi konflik agar tidak berkembang luas dan mengarah pada sentra-sentra pemukiman tertentu, misalkan," ujarnya.

Langkah selanjutnya, Reza menyebut pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Papua untuk menjembatani komunikasi dengan seluruh kelompok sosial di Papua demi memulihkan keadaan dan menciptakan harmoni di Bumi Cendrawasih itu.

"Saya kira juga perlu untuk melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memang masih punya konsen untuk jalin harmoni di sana para pemangku adat, para tokoh agama, para tokoh informal berpengaruh dilibatkan untuk menjembatani komunikasi dengan seluruh kelompok sosial di sana," ucap dia.

"Supaya bisa sama-sama memulihkan keadaan, menciptakan harmoni, karena kalau ini berlanjut sebetulnya yang rugi masyarakat Papua juga, ini mengancam kepentingan dan masa depan masyarakat Papua. Saya kira emosi tidak boleh menguasai," jelas Reza.

Kemudian, lanjut Reza, pemerintah juga perlu mencegah dan menutup akses elemen- elemen yang memperkeruh suasana di Papua, terutama terhadap orang-orang yang mempunyai akses ke luar negeri yang selama ini mengkampanyekan tentang Papua Merdeka.

"Pemerintah perlu mencegah elemen-elemen dari luar Papua yang akan ikut memperkeruh, terutama

sinyalemen tentang sejumlah orang yang mempunyai akses ke luar negeri yang selama ini banyak berkampanye tentang Papua merdeka dan menyebarkan isu-isu tidak bertanggung jawab tentang pelanggaran HAM, tentang kekerasan dan sebagainya. Saya kira (orang-orang) ini perlu diisolir, perlu ditutup akses mereka," jelasnya.

Langkah terakhir, yakni pemulihan situasi sosial dan keamanan di Papua. "Melakukan langkah-langkah efektif untuk memulihkan situasi sosial dan keamanan di sana," pungkasnya.

Diketahui, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa hari belakangan. Terbaru, kerusuhan terjadi di Wamena, Jayawiyaja, Papua, Senin (23/9/2019) dan Distrik Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (26/9/2019). 

Sedikitnya 33 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka serta ratusan rumah dan pertokoan juga hangus terbakar akibat kerusuhan tersebut. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli