• News

  • Lingkungan

Status Tanggap Darurat Pascagempa di Maluku Tengah Diperpanjang, Ini Alasannya

Kerusakan saat gempat Maluku.
Mongabay
Kerusakan saat gempat Maluku.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB) memperpanjang status masa tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung 10 Oktober hingga 16 Oktober 2019. Wilayah lain, Kota Ambon dan Provinsi Maluku mengakhirinya pada Rabu lalu (9/10/2019).

Kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo, perpanjangan tersebut disebabkan kondisi para penyintas masih membutuhkan penanganan darurat pasca gempa M 6,5 Maluku pada 26 September 2019 lalu. 

"Melihat juga kondisi lapangan, kebutuhan pengungsi di antaranya kebutuhan dasar, sanitasi, fasilitas air bersih  MCK portabel, petugas dan dapur umum, petugas medis, dapur darurat dan upaya psikososial," kata Agus, Kamis (10/10/2019).

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa penanganan seoptimal mungkin terhadap para penyintas. Pemerintah dan Pemda juga telah hadir di tengah-tengah warga terdampak.

Doni juga menegaskan bahwa penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran. Sampai saat ini (10/10/2019) BNPB terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Malteng, SBB dan Pemerintah Kota Ambon.

Di samping itu, BNPB juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama, pendampingan psikososial juga penting untuk dilakukan.

"Terkait dengan psikososial, beragam aktivitas yang diberikan seperti menyanyikan lagu “Siaga Bencana Gempa” dan yel-yel menjadi media untuk membangun ketangguhan kepada pengungsi. Edukasi tentang ancaman bencana yang ada di Indonesia juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Maluku," jelas Doni.

Doni menggarahkan untuk kegiatan penanggulangan bencana harus ditangani seoptimal mungkin, penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran serta kerja sama antar instansi juga harus ditingkatkan untuk menangkal berita hoax yang dapat menyebabkan kepanikan.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian