• News

  • Nasional

Pimpinan MPR Minta Pandangan Mega Soal Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945

Pimpinan MPR menemui Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/2019)
Dokumen MPR RI
Pimpinan MPR menemui Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/2019)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pimpinan MPR menemui Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/2019), untuk mengantarkan undangan pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), selain mengantar undangan, pimpinan PMR juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan dengan Ketua Umum PDIP itu. 

"Kami juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia serta sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau" kata Bamsoet usai pertemuan. 

Bamsoet menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945. 

Mantan Ketua DPR ini mengungkapkan, Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

"Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa," ujar Bamsoet. 

"Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," sambung Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini. 

Bamsoet memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," tandas Bamsoet.

Diketahui, hadir bersama Bamsoet dalam pertemuan itu para Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah (F-PDIP), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Rencananya, usai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

"Tak lupa kita juga akan silaturahim dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Serta khususnya kepada Pak Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang pada 20 Oktober 2019 nanti akan dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden Periode 2019-2024," ucap Bamsoet. 

"Dengan memperkuat silaturahim, MPR RI ingin memperkuat kebangsaan, memperkecil jurang perbedaan, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai," pungkas politisi Partai Golkar itu. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli