• News

  • Nasional

Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional

Buku Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional
Istimewa
Buku Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - “Konsepsi ketahanan nasional harus diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan good governance sehingga dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..”

Kalimat di atas merupakan penggalan dari buku “Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional” karya Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K. Buku setebal 183 halaman ini ditulis berdasarkan kertas karya perorangan (Taskap) ketika penulis mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2017.

Tulisan ini menjadi salah satu bagian yang mengantarkan penulis mendapatkan penghargaan Seroja Wibawa Nugraha dan sebagai lulusan terbaik dari kawah candradimuka pendidikan calon-calon pemimpin bangsa.

Buku ini dibagi lima bagian yaitu Pendahuluan; Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia; Pelayanan Publik, Good Governance dan Ketahanan Nasional; Empat Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan publik; serta ditutup dengan Kesimpulan.

Buku yang diterbitkan Grasindo ini menarik untuk dibaca karena menyuguhkan pandangan komprehensif dan kritis dari seorang insan Bhayangkara, yang diperkuat dengan teori dan data-data yang relevan.

Secara tajam penulis berpandangan walaupun paradigma pelayanan publik di Indonesia telah berkembang dari pelayanan yang bersifat sentralistik menjadi yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). Namun, dalam kenyataannya prinsip-prinsip pelayanan publik cenderung belum sepenuhnya diterapkan sehingga melahirkan berbagai dampak.

Dampak pertama, meningkatnya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di instansi pemerintahan. Kedua, rendahnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Ketiga, rendahnya mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program dari instansi pelayanan publik. 

Keempat, menurunnya efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Kelima, rendahnya kualitas birokrasi Indonesia karena cenderung berbelit-belit (birokratis), lamban, tidak efisien, kurang produktif, dan tidak profesional, serta tidak adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pandangan penulis ini tentunya bukan bermaksud untuk memberikan gambaran negatif atau rasa pesimistis atas kondisi pelayanan publik. Di dalamnya, buku ini juga menebar optimisme dan menawarkan solusi melalui empat pilar peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Empat pilar yang ditawarkan penulis, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara negara; terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik; optimalnya kinerja sistem dan metode pelayanan publik; serta optimalnya kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada akhirnya menurut penulis, meningkatnya kualitas pelayanan publik akan berpengaruh terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik niscaya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya produktivitas dan daya saing nasional, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta meningkatnya kesejahteraan dan rasa aman masyarakat sehingga pada akhirnya mempertangguh ketahanan nasional.

Seperti halnya buku ilmiah pada umumnya, buku setebal 183 halaman ini dikemas dalam gaya bahasa ilmiah sehingga pembaca menjadi lebih tersegmentasi. Oleh karena itu, buku ini sangat layak dibaca oleh para mahasiswa, akademisi maupun para pemerhati pelayanan publik di Indonesia.

 

 

Oleh: M. Soleh, S.H, M.H.

(Staf pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Setwapres)

Editor : Firman Qusnulyakin