• News

  • Peristiwa

AKD Selesai Terbentuk, DPRD DKI Dorong Percepatan Pembahasan APBD 2020

Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
DPRD DKI Jakarta
Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Saat ini penyusunan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) telah rampung dan hanya perlu menunggu pelantikan. Setelah itu DPRD DKI bakal mendorong pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menjanjikan kerja cepat alias kebut membahas APBD 2020.

"Senin (21 Oktober) akan diumumkan dalam Rapat Paripurna. Jadi alat kelengkapan sudah terbentuk, dan pembahasan bisa cepat dan tuntas," kata Prasetio.

Sebelumnya pembahasan APBD terhenti karena pergantian masa jabatan antara DPRD periode 2014-2019 kepada periode 2019-2024. Anggota DPRD lama sempat membahas isi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020.

Tetapi, usai pelantikan, DPRD baru tak bisa langsung melanjutkan pembahasan plafon anggaran yang disusun senilai lebih dari Rp95 triliun itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, juga menyatakan akan  membahas APBD DKI secara maraton selama satu bulan penuh. Menurut dia, DPRD dan Pemprov DKI hanya perlu menggelar rapat pembahasan yang serius dan efisien.

"Pasti kelar (sebelum 30 November 2019)," tegas Taufik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan seluruh jajarannya siap melakukan sprint atau lari cepat dalam pembahasan APBD 2020. Dia menilai, anggota DPRD DKI juga harus melakukan hal yang sama untuk mencapai target pengesahan sebelum akhir November mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta merampungkan pembahasan dan mengetok palu maksimal, 30 November 2019. Sejumlah sanksi dapat dikenakan kepada Pemprov dan DPRD jika pengesahan APBD 2020 lebih dari tenggat itu.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pemprov DKI terancam mengalami pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, dalam Pasal 321 ayat 2, Kepala Daerah dan anggota DPRD terancam tak akan menerima hak keuangan selama enam bulan.
   

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P