• News

  • Peristiwa

Ini PR Kabinet Indonesia Maju dari KPAI di Bidang Kesehatan Anak

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty
TheWorldnews
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan nama-nama menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Terkait masalah perlindungan anak dalam bidang kesehatan, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Kesehatan dan Napza, Sitti Hikmawatty mengatakan sudah saatnya melakukan pengawalan babak baru ini dengan membuat strategi baru. 

Pada kasus stunting misalnya, KPAI melihat bahwa masalah stunting bukan hanya sekedar masalah kesehatan belaka. Sudah saatnya kita melihat stunting dari perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya hak anak.

"Sebab stunting berikut, kurang gizi dan kelaparan anak adalah isu hak hidup (rights to life), hak kelangsungan hidup (rights to survival), hak tumbuh dan berkembang anak (rights to development), yang merupakan hak konstitusi, HAM dan hak anak (child’s rights)," kata Hikma pada Netralnews, Kamis (24/10/2019).

Ditambahkannya bahwa rights to life, survival and rigths to development tersebut satu kesatuan yang tidak terpisah, yang berisiko pada hak hidup  anak apabila perlindungan dan pemenuhannya stagnan. Hak hidup dan kelangsungan hidup merupakan hak utama (supreme rights) yang tidak boleh dikurangi, walau sedikit.

Menurut Hikma, bagai soal yang melebihi permasalahah kesehatan, maka penanganannya tidak bisa hanya usaha biasa-biasa saja tetapi upaya luar biasa (extraordinary effort) yang pencapaiannya dengan  berkemajuan dan realisasi penuh (achieving progresively and  full realization). Diksi yang mewakili untuk mengatasinya adalah memerangi stunting (combating stunting), bukan hanya sekedar menguranginya. 

"KPAI beserta stake holder terkait, akan mendukung langkah kebijakan dan strategi yang melibatkan segenap sumberdaya, termasuk sumberdaya kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), terutama pemerintah (eksekutif). Pun demikian bukan hanya pemerintah (eksekutif) namun nonpemerintah," kata dia.

Lebih utama dari itu, hak-hak anak dan perlindungan anak sudah menjadi amanah konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang bukan hanya dokumen aspirasional, tetapi konstitusi yang hidup (living constitution). Konstitusi bukan tamsil “menu restoran”, yang tertulis ada namun tak tersedia di meja.

"KPAI akan mengingatkan pemerintah untuk menjadikan konstitusi yang ada sebagai sebuah konstitusi yang hidup, bukan lagi stunting constitution, terlebih jika ini terkait dengan hak-hak anak," tegas Hikma.

Demikian juga dengan PR terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perspektif JKN yang Ramah Anak juga perlu di sampaikan kembali mengingat dalam pelaksanaanya hak-hak anak terkait kesehatan, masih perlu lebih ditingkatkan lagi perlindungannya.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati