• News

  • Peristiwa

Makin Terdesak Investor, Pemuda Dayak: Padahal Hak Adat Diakui Pemerintah Pusat

Pembina Fordayak Kabupaten Kotawaringin Timur M Abadi
foto: antara
Pembina Fordayak Kabupaten Kotawaringin Timur M Abadi

SAMPIT, NETRALNEWS.COM - Forum Pemuda Dayak meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang makin terdesak akibat kegiatan investasi besar yang masuk ke daerah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Dasar hukum yang memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat sudah ada, tapi belum ditindaklanjuti pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kita ketinggalan. Pemerintah pusat memberi pengakuan tapi di daerah belum ditindaklanjuti, padahal ini pengakuan negara terhadap hak adat," kata Pembina Forum Pemuda Dayak Kotawaringin Timur M Abadi di Sampit, Sabtu (2/11/2019).

Abadi, yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Pemerintah Pusat juga mendukung penerapan kearifan lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut Abadi, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di lapangan belum berjalan dengan baik, karena masih ada praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat melindungi hak masyarakat adat dalam mengupayakan kesejahteraan hidup seperti yang sejak lama dijalankan.

Maraknya sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, menurut dia, bisa menjadi contoh lemahnya pelindungan terhadap masyarakat adat.

Selain itu, kawasan hutan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat adat juga terus menyusut karena banyaknya operasi perusahaan perkebunan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sementara masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pengaturan mengenai hutan adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

Perlindungan hak masyarakat adat juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut ketentuan itu, tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh mantir kerapatan adat desa/kelurahan dan damang kepala adat.

"Kami berharap aturan hukum yang sudah ada bisa dijalankan dengan baik di daerah. Pengakuan dari pemerintah pusat ini seharusnya membuat pemerintah kabupaten bisa lebih besar lagi dalam memperjuangkan masyarakat lokal atau masyarakat adat," pungkas Abadi dinukil Antara.

Editor : Taat Ujianto