• News

  • Peristiwa

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemerintah Diminta Jangan Abaikan Usulan DPR

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati
Netralnews/Adiel Manafe
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati memberikan pandangannya terkait polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Kurniasih mengatakan, filosofi pembentukan BPJS Kesehatan adalah sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan masyarakat. 

"Jadi BPJS harus mengutamakan berhikmat untuk rakyat supaya semua diperhatikan kebutuhannya," kata Kurniasih dalam diskusi bertajuk 'BPJS Kesehatan, Kezzeel tapi Butuh' di Jl KH Wahid Hasyim, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Karenanya, Kurniasih memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan sehingga program kesehatan tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan. 

"Pertama, mengakomodir semuanya, melakukan review secara keseluruhan dan komprehensif dari regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, juga memperbaiki tata kelola BPJS dari hulu ke hilir semuanya kita review kembali dan ditata lebih baik lagi," ujarnya. 

Kedua, Kurniasih mengajak semua pihak untuk bersama-sama menemukan akar permasalahan dari BPJS Kesehatan dan mencari solusinya. 

"Mari sama-sama kita temukan problem roots, akar masalahnya ini apa, apakah kenaikan iuran akan menjadi solusi dalam persoalan BPJS dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat?" ungkapnya. 

Terakhir, Kurniasih mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan rekomendasi DPR mengenai iuran BPJS Kesehatan yang disampaikan saat rapat gabungan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan BPJS pada (2/9/2019) lalu. 

"Jangan abaikan rekomendasi- rekomendasi DPR RI karena kita ini adalah perwakilan rakyat yang Insya Allah akan selalu memperjuangkan kemaslahatan dan kepemimpinan rakyat," tegasnya. 

Salah satu poin yang disampaikan DPR dalam rapat tersebut adalah menolak usulan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). 

"Dalam poin kesimpulan rapat tersebut di poin yang kedua itu menyampaikan bahwa komisi IX dan Komisi XI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk PBPU dan BP kelas III sampai data cleansing itu diselesaikan, dan mengharapkan pemerintah bisa mencari cara lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial BPJS kesehatan," ungkap Kurniasih. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli