• News

  • Peristiwa

PAN Ikut Mengeluhkan Transparansi Anggaran Pemprov DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.
Poskota
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Materi usulan anggaran diterima anggota dewan beberapa menit sebelum rapat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlangsung, mendapat kritikan pimpinan DPRD DKI. 

Kritikan tersebut datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Pimpinan dewan dari Fraksi PAN ini menyatakan, hal tersebut menyebabkan pembahasan anggaran yang dilakukan antara SKPD dengan komisi-komisi di DPRD DKI tidak bisa berjalan maksimal.

"Saya kurang puas karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) harus dianalisa betul. Tapi, enggak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," kata Zita di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/11/2019).

Ia pun menyebut, Pemprov DKI harus menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pasal 33 tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan APBD harus berprinsipkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, politisi PAN ini juga berharap, Pemprov DKI bisa menjalani komunikasi dan sinergitas yang baik dengan anggota dewan.

"Kalau begini terus, enggak ada trust, kita tidak bisa kerja. Dari kami itu maksimalkan fungsi DPRD. Kalau ngomong anggaran, kasih dokumen terkait, jangan kami disuruh raba-raba, ini apa ya," ujar Zita.'

Zita pun berharap fungsi DPRD, yaitu anggaran, pengawasan, dan Perda dapat dimaksimalkan.

"Kalau fungsi DPRD dimaksimalkan, DPRD punya wewenang untuk mengecek dan itu akan maksimal (kebijakan) anggaran," tutur dia.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli