• News

  • Peristiwa

Komisi A Sepakat Pindahkan Anggaran TGUPP dari Bappeda ke Operasional Gubernur

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).
NNC/Wahyu Praditya Purnomo
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Melalui rapat Komisi A (Bidang Pemerintahan), DPRD DKI Jakarta akhirnya sepakat memindahkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang selama dua tahun menempel di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2020, Bappeda menyodorkan kenaikan anggaran TGUPP sebesar Rp 26,5 miliar dari sebelumnya Rp 19 miliar. Namun setelah dirapatkan, Komisi A memangkas anggaran TGUPP hingga Rp 19 miliar.

"Sesuai kesepakatan, anggaran TGUPP kita rekomendasikan masuk dalam dana operasional gubernur. Jadi tidak lagi menempel di Bappeda," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).

Inggard juga mengingatkan agar TGUPP memberikan laporan secara utuh terkait kinerjanya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, banyaknya anggaran dan personel di TGUPP pun tidak mencerminkan kinerja gubernur. Terlebih DPRD juga kesulitan mengawasi penggunaan anggaran TGUPP karena bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diketahui, honor anggota TGUPP diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP. Kepgub tersebut mengatur gaji ketua TGUPP, ketua bidang dan anggota dengan beberapa grade yang didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Gaji maksimal untuk Ketua TGUPP, yakni senilai Rp 51,5 juta, gaji maksimal ketua bidang Rp 41,2 juta dan gaji anggota antara Rp 8 juta sampai Rp31,7 juta, disesuaikan tingkatan pendidikan dan lama masa kerja setiap anggota.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P