• News

  • Peristiwa

Soal Eks Napi Korupsi di Pilkada, Komisi II Sebut KPU Bisa Dipidana Jika Langgar UU

Anggota Komisi II DPR Hugua
Netralnews/Adiel Manafe
Anggota Komisi II DPR Hugua

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi II DPR mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dalam membuat dan menyusun draf peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah, tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR Hugua terkait usulan KPU untuk membuat aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala (Pilkada).

"Jadi, Komisi II mengingatkan KPU saja, jangan Anda (KPU) melanggar undang-undang dengan mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi ikut pencalonan Pilkada," kata Hugua dalam diskusi bertajuk 'Mengupas Polemik Larangan Eks Napi Korupsi Maju di Pilkada' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, Hugua juga mengingatkan KPU soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 dan Mahkamah Agung (MA) pada 2018 yang memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi mengikuti pilkada.

"Sikap kita tegas, KPU ikuti saja UU, ikuti saja putusan MK dan putusan MA itu di mana eks koruptor diperbolehkan selama mengumumkan (dirinya) di laman KPU dan mengumumkan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Hugua mengaku, pihaknya tidak mempunyai wewanang untuk melarang KPU membuat PKPU termasuk membatalkan PKPU yang mengatur larangan eks koruptor.

Komisi II DPR,  lanjutnya, hanya mengingatkan dan memberikan pertimbangan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat konsultasi.

"DPR tidak punya kewenangan mencampuri PKPU, tetapi mereka (KPU) wajib konsultasi dengan kami. Tetapi konsultasi atau RDP tidak mengikat sesuai dengan putusan MK," jelas politisi PDIP itu.

Ditambahkan Hugua, Komisi II DPR sekarang hanya bisa mengawasi agar KPU tidak membuat PKPU yang melanggar UU. Pasalnya, jika KPU ngotot melarang eks koruptor, maka bisa dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidana.

"Kami hanya punya kewenangan mengontrol jangan sampai PKPU atau Perbawaslu melanggar UU. Yah, kalau melanggar UU, konsekuensinya bisa pidana, perdata, TUN, dan macam-macamnya. PKPU ini kan terjemahan teknis dari UU, tidak boleh bertentangan dengan UU," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli