• News

  • Peristiwa

Ketua MPR: Desa Fiktif Jangan Sampai Ganggu Program Dana Desa

Ketua MPR Bambang Soesatyo.
bambangsoesatyo.info
Ketua MPR Bambang Soesatyo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Adanya desa fiktif atau desa hantu jangan sampai menganggu program dana desa yang menyentuh kepentingan masyarakat paling bawah, karena dana desa itu jelas untuk rakyat.

Untuk itu, pemerintah dan penegak hukum mesti menyelidiki serta menuntaskan secepatnya permasalahan desa fiktif tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus diberi sanksi tegas.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam menanggapi adanya desa fiktif yang menerima bantuan dana desa.

"Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, serta aparat penegak hukum harus turun tangan secara langsung untuk menyelidiki secara tuntas kasus desa fiktif. Sanksi tegas harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/11/19).

Bamsoet mengingatkan, dana desa sangat diperlukan guna memperkuat desa agar menjadi sejahtera, mandiri dan inovatif. Karenanya, langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat desa jangan sampai terganggu oleh adanya isu desa fiktif.

"Jumlah desa fiktif hingga saat ini hanya puluhan desa. Prosentasenya sangat kecil dibanding jumlah total desa di Indonesia sebanyak 74.954," Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

"Jangan sampai isu desa fiktif ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian Indonesia maju. Karena membangun Indonesia harus dimulai dengan membangun desa," tegasnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang terus meningkatkan dana desa. Tahun 2019, pemerintah telah menaikan alokasi dana desa dari sekitar Rp60 triliun menjadi Rp70 triliun. Sehingga, setiap desa bisa menerima bantuan dana desa sebesar Rp900 juta per tahun.

"Patut kita apresiasi juga bahwa hingga akhir September 2019, penyerapan dana desa mencapai Rp42,2 triliun atau sebesar 62,9 persen. Ditahun 2020 mendatang dana desa akan dinaikan menjadi Rp72 triliun. Semua digunakan oleh masyarakat desa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan," ucap dia.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap, melalui dana desa, masyarakat bisa menentukan arah pembangunan sekaligus masa depan desanya. Sehingga, nantinya tidak ada lagi desa yang tertinggal jauh dari yang lain.

"Disinilah peran serta seluruh masyarakat desa menjadi kuncinya. Masyarakat harus mau terlibat aktif dalam penggunaan dana desa, selain turut mengawasi penggunaan dana desa," jelas Bamsoet.

"Sehingga dana desa yang jumlahnya tidak sedikit benar-benar bisa dirasakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa serta bebas dari penyimpangan," pungkasnya.

   

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P