• News

  • Peristiwa

Tidak Ada Dasar Hukum Tolak Ahok, Serikat Pekerja Pertamina Bisa Blunder

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Media Indonesia
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menegaskan, tidak ada undang-undang yang dilanggar Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) untuk menjadi pejabat BUMN. Karenanya, tidak ada dasar hukum apabila ada pihak yang menolak Ahok masuk BUMN.

Hal tersebut disampaikan Teddy terkait sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi bos PT Pertamina (Persero). Bahkan kabarnya FSPPB bakal turun ke jalan menyuarakan penolakan tersebut.

Menurutnya, jika sampai FSPPB melakukan aksi penolakan terhadap Ahok hingga mogok kerja, maka merekalah yang melanggar undang- undang sehingga Pertamina bisa memberikan sanksi tegas kepada karyawannya itu.

"BUMN jangan pernah takut dengan manuver Federasi Serikat Pekerja dan jangan pernah mengajak mereka untuk bicara apalagi diskusi. BUMN segera mengambil tindakan atas tindakan ilegal mereka. Masih banyak orang-orang yang mau bekerja di BUMN," kata Teddy.

"Serikat Pekerja menjadi besar kepala karena kesalahan management BUMN juga yang selama ini membiarkan Serikat Pekerja melakukan tindakan diluar dari kewenangan mereka. Kesalahan ini bisa jadi karena ketidakpahaman management BUMN," tegasnya.

Berikut penjelasan lengkap lengkap Teddy menyikapi penolakan FSPPB yang menolak Ahok jadi bos BUMN, dikutip netralnews.com dari blog pribadinya, teddygusnaidi.com, Minggu (17/11/2019).

Apakah Ahok melanggar UU ketika menjadi pejabat di BUMN? ternyata tidak. Artinya beliau sah untuk menjabat di BUMN. Apakah syarat formal Ahok terpenuhi menjabat di BUMN? ternyata terpenuhi. Artinya, tidak ada lagi halangan beliau untuk menjabat. 

Apakah boleh ada pihak yang menolak Ahok menjabat di BUMN? tidak boleh. Apakah boleh ada pihak yang tidak suka Ahok menjabat di BUMN? sangat boleh.. tidak suka itu beda dengan menolak. Karena kalau menolak, kalian harus punya legalitas. Kalau tidak suka, tidak perlu legalitas.

Yang terbaru sekarang adalah, Federasi serikat Pekerja Pertamina menolak Ahok menjadi pejabat di BUMN. Pertanyaannya adalah, apakah mereka punya legalitas melakukan penolakan tersebut? Kalau Ahok berdasarkan UU BUMN boleh dan sah menjadi pejabat di BUMN. Kalau Federasi Serikat Pekerja Pertamina, apakah punya legalitas menolak berdasarkan UU juga? 

Karena mereka menggunakan label ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja, maka mereka terikat didalam UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat Pekerja. Apakah ada kewenangan mereka melakukan penolakan terhadap penentuan pejabat di BUMN? Ternyata tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan mereka untuk melakukan penolakan terhadap penunjukkan pejabat di sebuah perusahaan. 

Sampai disini posisinya jelas ya.. bahwa Menteri BUMN tidak melanggar UU, Ahok tidak melanggar UU dan Federasi Serikat Pekerja melanggar UU. Artinya yang dilakukan Federasi serikat pekerja Pertamina adalah tindakan ilegal. Tindakan ilegal itu tentu ada konsekuensi hukumnya jika merugikan para pihak atas tindakan mereka tersebut. 

Bagaimana dengan rencana Serikat Pekerja akan turun ke jalan menolak Ahok? Pekerja yang anggota serikat Pekerja maupun pengurus ketika akan melakukan hal tersebut, tentu harus paham dulu, apakah penolakan itu masuk dalam ranah Perselisihan hubungan Industrial di dalam UU? Ternyata hal itu tidak masuk dalam kategori perselisihan hubungan Industrial. 

Karena tidak masuk dalam kategori tersebut dalam UU, maka Pihak Pertamina atau BUMN menolak jika pihak Pekerja ingin melakukan Bipartit, karena jika Bipartit dilakukan, itu tindakan ilegal, hasil bipartitnya pun ilegal. Sehingga membuat Pertamina dan BUMN ikut dalam melakukan tindakan ilegal. Jadi langsung ditolak saja..

Jika Serikat pekerja kemudian tetap mau melakukan mogok, maka mereka wajib memberitahukan ke perusahaan sekurang-kurangnya 7 hari kerja. Jika itu dilakukan, maka pengusaha berhak menyatakan bahwa itu ilegal dan akan ada sanksi. Karena tidak melalui mekanisme perselisihan hubungan Industrial. 

Jika tetap mereka lakukan maka Pertamina berhak untuk tidak membayar upah mereka, mereka oleh UU dianggap mangkir dan mengundurkan diri. Maka Pertamina berhak mencabut akses mereka sebagai pekerja pertamina. Tindakan itu adalah tindakan legal yang dilindungi oleh UU. Jadi siap-siap saja mereka kehilangan pekerjaan. 

BUMN jangan pernah takut dengan manuver Federasi Serikat Pekerja dan jangan pernah mengajak mereka untuk bicara apalagi diskusi. BUMN segera mengambil tindakan atas tindakan ilegal mereka. Masih banyak orang-orang yang mau bekerja di BUMN.

Serikat Pekerja menjadi besar kepala karena kesalahan management BUMN juga yang selama ini membiarkan Serikat Pekerja melakukan tindakan diluar dari kewenangan mereka. Kesalahan ini bisa jadi karena ketidakpahaman management BUMN. 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli