• News

  • Peristiwa

Pengamat: Beranikah SP Pertamina Nyatakan Mundur Jika Dipimpin Ahok?

Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.
nusantaratv
Pakar Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, ada sisi lain yang menarik disikapi atas penolakan pimpinan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) yang bakal menjadi salah satu petinggi di PT Pertamina (Persero).

"Kalau penolakan kepada Ahok sebagai perbuatan berani, sejatinya serikat pekerja ini mengajak berbagai pihak, utamanya menteri BUMN dan Ahok, berdialog secara terbuka dan langsung serta diliput live oleh berbagai media massa serta sosial media," kata Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, pada wadah dialog buka-bukaan semacam inilah yang harus ditawarkan Serikat Pekerja Pertamina sekaligus menyampaikan sajian fakta, data, bukti, argumentasi dan bila diperlukan disertai dalil yang selama ini terjadi di Pertamina sehingga sosok Ahok pantas atau tidak memimpin Pertamina.

"Bukan mewacanakan tolak Ahok yang berpotensi menimbulkan gaduh di ruang publik terkait pengelolaan Pertamina," ujarnya.

Sebab, Direktur EmrusCorner ini menyebut, gerakan tolak Ahok oleh pimpinan serikat pekerja Pertamina, mengingatkan publik terhadap tindakan yang pernah dilakukan wadah pekerja KPK menolak calon pimpinan mereka.

"Jika serikat pekerja institusi bisnis yang dikelola atas prinsip profesional,  Pertamina misalnya, melakukan gerakan tolak Ahok, itu menjadi tindakan bernuansa politik yang punya agenda politik, yang seharusnya tidak boleh terjadi," ucap dia.

Yang menarik lagi, disebut Emrus, alasan penolakan serikat pekerja hanya karena aspek karakter Ahok sebagaimana disampaikan pimpinan Serikat Pekerja Pertamina yang dimuat di berbagai media masa. Pimpinan serikat pekerja ini menilai bahwa Ahok acap kali berkata kasar dan membuat keributan.

Ditambahkannya, penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekaligus bukti inkonsistensi serikat pekerja tersebut. "Sebab, organisasi ini tidak pernah terdengar nyaring melakukan penolakan terhadap karakter sosok pimpinan Pertamina yang berurusan dengan tindak pidana korupsi di KPK. Aneh, kan," ungkap Emrus.

Bila disimak sedikit serius saja, Emrus membeberkan, penilaian pimpinan Serikat Pekerja Pertamina ini, selain sangat dangkal karena tidak disertai fakta, data dan bukti yang kuat serta valid, juga hanya melihat dari satu sisi serta sarat subyektivitas dari pimpinan serikat pekerja tersebut.

"Oleh karena itu, banyak kalangan mempertanyakan dan ingin tahu apa hakekat agenda di balik penolakan Ahok yang disampaikan pimpinan serikat pekerja Pertamina tersebut, sehingga perpotensi memunculkan kemungkinan spekulasi persepsi publik bahwa kalau dia benar kenapa harus mengeluarkan pernyataan penolakan. Jangan-jangan ada 'bau tak sedap' selama ini ada di sana," paparnya.

Selain itu, lanjut Emrus, penolakan ini juga sangat-sangat tidak tegas. "Maukah pimpinan serikat pekerja tersebut menyatakan 'bila Ahok menjadi salah satu pimpinan Pertamina, kami yang bergabung dalam serikat pekerja menyatakan mundur sebagai pegawai (pekerja) dan bersedia kekayaan kami diaudit secara independen dan ketaatan membayar pajak," ungkapnya.

Kalau mau lebih tegas lagi, kata Emrus, ketika mereka mundur dari Pertamina karena Ahok masuk, pimpinan serikat pekerja harusnya juga menyatakan mereka akan mendirikan komunitas perduli Pertamina untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ahok, untuk melakukan buka-bukaan penanganan Pertamina masa lalu dan pengelolaan Pertamina ke depan. 

"Jadi, kalau hanya sekedar menolak karena karakter Ahok, tanpa berani bersikap tegas terhadap masalah-masalah lain yang terjadi di Pertamina selama ini serta tidak bersedia mundur dari Pertamina bila Ahok masuk, menurut saya, sarat agenda terselubung," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P