• News

  • Peristiwa

Darurat Sampah di Kota Besar, Pengelolaan Sampah Harus Dipacu

Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari.
bakrie.ac.id
Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Volume sampah di kota besar seperti Jakarta meningkat cepat dan membawa masalah bagi lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan sampah secara cepat dan tepat sudah seharusnya dilakukan.

“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA,” ujar Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Ia mengatakan, masalah pada lingkungan akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi berkurang. Beban pemerintah pun bertambah berat karena harus mengeluarkan subsidi untuk kesehatan masyarakat.

Karena itu, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan. Selain sebagai investasi, pengelolaan sampah juga harus dilihat sebagai kondisi kedaruratan. Hal itu mengacu dari problem sampah di kota Bandung dan tertutupnya permukaan kali di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Untuk mengatasi tingginya biaya pengelolaan sampah, dia merujuk pada kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, di mana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah.

“Di Singapura, satu rumah tangga membayar sekitar Rp200 ribu setiap bulan, maka tidak heran sampah bisa dikelola dengan sangat baik. hal ini juga bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia,” jelas Sri.

Ia juga mengingatkan, masalah pengelolaan sampah harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan. Pasalnya, kata Sri, keberhasilan penanganan masalah sampah juga akan berdampak positif bagi sektor lainnya.

Sampah bahkan dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA), pembuatan kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

“Jadi, benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya,” jelasnya.

PLTSA sendiri dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Sri mengaku ia menjadi salah satu tim dalam pembuatan feasibility study penerapan PLTSA.

Lebih jauh, kata Sri, dengan adanya sumber energi baru, bisa mengatasi ketergantungan Indonesia atas impor minyak bumi yang masih tinggi.

Upaya untuk minimalisasi ketergantungan pada minyak bumi telah banyak dilakukan.Pemerintah melalui PLN mempersiapkan diri mencapai bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

Dengan kondisi di atas maka saat ini merupakan masa transisi Indonesia menghadirkan green energy kehidupan masa depan bersama. Selain itu jika EBT yang menggunakan sampah ini digunakan maka sekaligus dapat menyelesaikan persoalan sampah tersebut.

Untuk diketahui, saat ini, PLN gencar melakukan kampanye yang disebut EcoMoving yaitu perubahan gaya hidup dalam penggunaan alat transportasi salah satunya mendorong masyarakat menggunakan transportasi masal yang menggunakan green energy seperti MRT, KRL, LRT, bus listrik atau menggunakan kendaraan yang berbahan bakar green energy seperti mobil listrik dan sepeda listrik.

Terkait kegiatan pengelolaan sampah di Jakarta, Sri Bebassari menyatakan kalau kegiatan itu bisa saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ataupun pihak swasta.
“Bisa saja dilakukan oleh Pemda atau Pemda sebagai regulator dan swasta selaku operatornya.

"Yang terpenting, kegiatan pengelolaan sampah itu dilakukan secara transparan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," pungkasnya.

Editor : Irawan.H.P