• News

  • Peristiwa

Dinas Bina Marga Akui Akibat Revitalisasi Kemacetan di Kemang Kian Parah

Kemacetan di Kemang kian parah.
Megapolitan
Kemacetan di Kemang kian parah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengakui kemacetan di kawasan Kemang semakin parah karena ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dengan revitalisasi trotoar.

Pekerjaan tersebut antara lain, relokasi jaringan PLN, perbaikan pipa air bersih, dan peningkatan level jalan. Karena itu, dia meminta warga bersabar dan maklum atas dampak pembangunan tersebut.

"Ya sabar saja. Lagi pula daerah Kemang sudah macet di semua titik meski enggak ada perbaikan trotoar, ya kan?" kata Hari.

Dirinya mengatakan proyek pembangunan trotoar di jalan Prof. Dr. Satrio, jalan Kemang Raya, dan jalan Cikini sebentar lagi akan selesai.

"Tanda tangan kontrak Juli, lalu persiapan sampai Agustus, Targetnya Desember ini selesai," ujar dia.

Proyek revitalisasi trotoar memang menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kegiatan perbaikan jalur pejalan kaki sudah masuk dalam rencana jangka menengah pemerintah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga, Pemprov DKI menargetkan menata trotoar sepanjang +/- 60 km selama lima tahun.

Dinas Bina Marga DKI telah melaksanakan revitalisasi trotoar sepanjang 47,9 meter (2016); 78,7 meter (2017); 118,9 meter (2018); 67,4 meter (2019), dan 103,7 meter (2020).

Standar teknis trotoar yang dibangun Pemprov DKI memiliki spesifikasi, antara lain elevasi maksimal +/- 20 cm dari permukaan jalan, lebar minimal 1,5 meter dan luas minimum 2,25 m2. Dinas Bina Marga DKI juga mengimplementasikan empat standar desain trotoar, yaitu tipe 1 (lebar lebih dari 5,5 m); tipe 2 (lebar 5,5 meter-3,5 meter); tipe 3 (3,5 meter-2 meter): dan tipe 4 (2 meter-1 meter).

Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan trotoar di lima wilayah kota juga tidak sedikit. Hari bahkan mengajukan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi trotoar pada tahun depan. Namun, dana tersebut dipangkas menjadi Rp1 triliun saat pembahasan dengan Komisi D DPRD DKI.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani