• News

  • Peristiwa

Anggota TGUPP Rangkap Jabatan sebagai Dewan Pengawas, Apa Boleh Terima Gaji Doble ?

Anggota TGUPP rangkap jabatan.
Metro
Anggota TGUPP rangkap jabatan.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPRD DKI mempertanyakan dasar penunjukan Ahmad Hariadi karena rangkap jabatan di Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dan Tim Pembantu Gubernur Anies Baswedan atau Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Anggota Komisi E DPRD DKI, Dian Pratama mempertanyakan satu anggota TGUPP yang menjabat sebagai Dewan Pengawas RSUD. "Apa boleh menerima gaji sebagai TGUPP dan sebagai dewan pengawas," kata Dian Pratama.

Hal yang sama diutarakan anggota Komisi E lainnya Basri Baco.

"Apakah secara aturan boleh di TGUPP terima gaji di dewan pengawas juga terima gaji?" ujarnya.

Dalam RAPBD 2020, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran Rp 211 juta untuk gaji dan operasional Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah.

Dewan pengawas tersebut terdiri dari lima orang, tiga dari profesional dan dua dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Fungsinya, kata Khofifah, sebagai pengawas khususnya mengawasi keuangan BLUD rumah sakit.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 2247 Tahun 2016 yang diteken Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Hariadi telah menjadi dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016.

Lalu, pada Maret 2018, nama Hariadi masuk di TGUPP Gubernur Anies Baswedan.

Gara-gara mengetahui adanya rangkap jabatan oleh Hariadi itu, Komisi E bersepakat untuk mengundang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah.

 "Nanti kami panggil, kami ingin tahu tugas pokok dan fungsinya apa saja," ujar anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani