• News

  • Peristiwa

Hari Antikorupsi, Ketua MPR Ingatkan Soal Pencegahan dan Pengembalian Aset

Bambang Soesatyo, Ketua MPR periode 2019-2024.
NNC/Adiel Manafe
Bambang Soesatyo, Ketua MPR periode 2019-2024.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Selain tindakan hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus menutup lubang-lubang yang menjadi celah peluang korupsi. Karena itu, strategi pemberantasan korupsi juga harus difokuskan pada upaya pencegahan dan yang tak kalah penting pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).

Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

"Stolen asset recovery atau pengembalian asset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi memang tak mudah. Karena itu para penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan harus lebih cerdik. Jangan kalah langkah," kata Bamsoet.

Menurutnya, Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 847 miliar.

"Kesulitan mengembalikan asset negara yang dikorupsi lantaran para pelaku tindak pidana korupsi kerap kali memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang. Belum lagi ditambah adanya aturan kerahasiaan bank yang lazim diterapkan pada berbagai negara tempat asset hasil Tipikor disimpan," ucap dia.

Bamsoet menilai, langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang dijalankan Indonesia sebetulnya cukup efektif dalam memburu aset Tipikor yang disimpan di luar negeri.

Melalui kerja sama tersebut, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, Indonesia setidaknya menyampaikan 54 informasi ke negara mitra dan menerima 66 laporan yang berisi nasabah dari yurisdiksi negara mitra.

"Perangkat hukum selain KUHP dan KUHAP juga sudah banyak yang bisa dijadikan landasan pengembalian asset recovery. Seperti UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.1/2006 tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakannya," ucap Bamsoet.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR ini juga menyoroti penilaian World Bank yang memandang pengembalian asset Tipikor sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap US$100 juta hasil korupsi yang bisa dikembalikan, dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah.

"Lebih dari semua itu, menjelang 75 tahun kemerdekaan, tentu kita berharap tak ada korupsi di Indonesia. Rakyat merindukan pejabat yang amanah, yang bisa menggerakan pembangunan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun golongannya," jelas Bamsoet.

"Selain pencegahan, penegakan, dan asset recovery, membersihkan Indonesia dari korupsi juga harus dimulai dari membersihkan partai politik, sebagai penyedia stok penyelenggara negara. Tanpa itu semua, Indonesia yang bersih dari korupsi hanyalah sekadar mimpi," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johhny G Plate. Hadir pula Ketua DPD La Nyalla Mattaliti serta Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P