• News

  • Bisnis

Sinergi Kawal BUMN Kritisi Penunjukan Komisaris BTN dan Wamen BUMN

 Sinergi kawal BUMN kritisi penunjukan Komisaris BTN dan Wamen BUMN.
Sinergi
Sinergi kawal BUMN kritisi penunjukan Komisaris BTN dan Wamen BUMN.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Berdasarkan informasi sebanyak 6 Dewan Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN) yang ditetapkan, belum dilakukan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) POJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Padahal dalam Pasal 27 ayat (3) menyatakan, "Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan".

Terkait hal tersebut Sinergi Kawal BUMN menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pemegang saham dalam menetapkan figur yang ditempatkan dalam Dewan Komisaris Bank BTN dan Bank Mandiri kurang cermat, sehingga keputusannya tersebut bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur dalam peraturan tersebut.

"Akibat yang muncul dari kekurang cermat-an tersebut maka dapat diketahui bahwa roda perusahaan pada BTN tidak akan berjalan lantaran adanya Peraturan OJK yang belum dipenuhi oleh Dewan Komisaris Bank BTN," kata inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang digelar, Rabu 27 November 2019 memutuskan merampingkan susunan pengurus perseroan baik direksi maupun komisaris.

Posisi direktur dipangkas dari 9 orang menjadi 8 orang termasuk didalamnya posisi direktur utama. Posisi komisaris juga dirampingkan menjadi hanya 6 orang dari sebelumnya 8 orang termasuk komisaris utama.

Tak hanya itu di sisi lain, terang Arief, penunjukan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wamen BUMN terdapat benturan kepentingan (conflict ofbinterest) apabila bertindak juga sebagai komisaris utama Bank Mandiri. Yang seharusnya Dewan Komisaris melaporkan peran pengawasan dan memberikan nasihat kepada Menteri BUMN.

"Jika dinilai penting dan mendesak demi berjalannya roda perusahaan Bank BTN dan Bank Mandiri sebaiknya Pak Menteri BUMN tidak perlu segan atau sungkan untuk mereview keputusannya dalam RUPSLB BBTN dan RUPSLB BMRI tersebut agar tata kelola perusahaan sesuai aturan yang berlaku," ujar dia.

Seperti diketahui, mundurnya Tiko (Kartika Wirjoatmodjo) dari Jabatan Direktur Utama Bank Mandiri 25 Oktober 2019 lalu, hingga penuntujukan sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri pada 9 Desember belum sampai 2 bulan. Padahal dalam peraturan OJK mensyaratkan harus ada “Cooling Off” paling singkat 1 (satu) tahun.

"Beliau juga harus mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana diatur oleh Peratuaran OJK," tutur Arief.

Menurut Arief, penetapan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, bertetangan atau melanggar Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dimana Pasal 24 ayat (3) menyatakan, "Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Diperkuat dengan Penjelasan atas Pasal 24 ayat (3) adalah Yang dimaksud dengan “masa tunggu (cooling off)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Jadi menurutnya, selama Dewan Komisaris yang sudah ditetapkan dalam RUPS LB belum memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan OJK maka Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Tak hanya itu Direksi Bank BTN tidak dapat membahas Rencana Anggaran Kerja Perusahaan serta mengambil kebijakan strategis perusahaan. Itu artinya roda perusahaan akan stagnan sampai Dewan Komisaris memenuhi persyaratan tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani