• News

  • Peristiwa

Bukan Hukuman Mati, Ini Senjata Paling Ampuh Berantas Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis
Nawacita
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pembenahan birokrasi dan aparatur negara merupakan senjata yang paling ampuh dalam memerangi korupsi, bukan dengan menghukum mati para koruptor.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan jika masyarakat mmenghendaki

"Bertempur melawan korupsi akan keliru jika menggunakan pidana mati sebagai senjata utama. Pertempuran itu efektif kalau birokrasinya dan aparatur birokratnya dibikin beres, itu yang paling pokok bukan pidana mati," kepada netralnews.com, Jumat (13/12/2019).

Menurutnya, perbaikan sektor birokrasi merupakan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi saat ini ketimbang mewacanakan hukuman mati bagi koruptor.

"Bagi saya, masalah utama kita adalah bereskan manajemen, bereskan aparatur negara yang pokok, bukan bikin pidana mati. Keliru kalau pidana mati itu dijadikan senjata utama dalam pertempuran melawan korupsi," ucap dia.

"Jadi saya sama sekali tidak setuju dengan wacana (hukuman mati) ini. Pembenahan birokrasi dan pembenahan aparatur itu yang menurut saya kita darurat di soal itu," tandas Margarito.

Ia menambahkan, pentingnya aparatur dan birokrasi dibenahi supaya kinerja dan pelayanan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. "Yang harus dilakukan oleh aparatur itu adalah jangan mark up-mark up, jangan kongkalikong. Dua aspek itu saja dibikin beres, maka beres kita," jelas Margarito.

Saran itu disampaikan Margarito, mengingat selama ini ada begitu banyak kasus yang menunjukkan aparatur negara tidak kredibel. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Margarito kembali menegaskan, bukan dengan membuat sanksi pidana hukuman mati tapi bagaimana melakukan pencegahan lewat pembenahan aparatur dan mentalitas birokrasi.

"Ada begitu banyak kasus yang tidak terlihat dan atau menunjukkan secara nyata cukup beralasan bahwa aparatur kita tidak cukup kredibel. Misalnya, orang dengan visa turis menjadi pekerja di sini, dan itu bukan soal hukuman mati, tapi itu soal aparatur, dan ini bisa dicegah kalau aparatur kita beres," ungkapnya.

"Pengurusan izin yang lambat-lambat itu itu bukan soal hukum pidananya tapi soal mentality birokrasi kita, soal rules of the game dalam administrasi kita, dan rules of the game itu seketat apapun, sekaku apapun tapi kalau aparatur kita beres, ya beres. Jadi benahi aparatur itu yang paling mendesak saat ini, bukan dengan pidana mati," pungkas Margarito.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyinggung soal hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli