• News

  • Peristiwa

DPRD DKI Minta Kemendagri Percepat Waktu Evaluasi APBD 2020

DPRD DKI minta Kemendagri percepat waktu evaluasi APBD 2020.
DPRD
DPRD DKI minta Kemendagri percepat waktu evaluasi APBD 2020.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPRD DKI Jakarta meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melakukan evaluasi hingga batas waktu maksimal. Kemendagri bisa menyelesaikan evaluasi dengan waktu 10 hari kerja.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik. Taufik menilai Kemendagri bisa menyelesaikan evaluasi dengan waktu 10 hari kerja.

Diketahui, Kemendagri menyebut selesainya evaluasi APBD DKI tahun 2020 kemungkinan melewati batas penetapan di akhir Desember.

"Ya itu kan batas waktu maksimum, pasti bisa Kemendagri di bawah 15 hari, 10 hari bisa," kata Taufik.

Kemendagri diketahui memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk melakukan evaluasi APBD DKI 2020.

Kemendagri menyebut bila terjadi keterlambatan penetapan, hal tersebut bukan kesalahan Kemendagri. Taufik mengatakan hal ini bukan soal benar atau salah.

"Jadi bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Ini untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut proses evaluasi dilakukan maksimal selama 15 hari kerja. Karena itu, ada kemungkinan evaluasi selesai melewati batas penetapan APBD 2020 pada 31 Desember.

"Evaluasi di Kemendagri itu, paling lama 15 hari kerja. Yang penting, kalau kami saklek menggunakan 15 hari, malah saya khawatir jangan-jangan masuk Januari," tutur Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Kamis (12/12/2019).

Syarifuddin mengatakan APBD DKI Jakarta harus ditetapkan sebelum tahun anggaran baru masuk atau 31 Desember 2019. Jika melewati itu, akan ada sanksi administrasi.

Raperda APBD DKI Jakarta 2020 disetujui pada Rabu (11/12/2019). Jika Raperda tersebut diserahkan pada Rabu sore, 15 hari kerja jatuh pada 6 Januari 2019.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani