• News

  • Peristiwa

Polemik Natal di Sumbar, DPP GAMKI: Kapolri Harus Ganti Pimpinan Kepolisian

Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat.
GAMKI
Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Baru-baru ini masyarakat diramaikan dengan pemberitaan pelarangan Ibadah Natal terhadap umat Kristen di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI),  Sahat Martin Philip Sinuratmenyayangkan pernyataan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra yang mengatakan sudah ada perjanjian dengan masyarakat setempat dan Pemkab tentang pelaksanakan ibadah Natal. Yaitu masyarakat dipersilakan melaksanakan ibadah Natal seperti biasa di tempat ibadah resmi dan juga di rumah secara pribadi.

"Apakah pihak kepolisian sudah mengetahui siapa saja yang bersepakat? Bagaimana bisa beribadah di rumah ibadah resmi, kalau untuk mengurus izin pembangunan saja ditolak. Kok kesannya Polisi justru membela kelompok yang lebih banyak, bukannya melindungi hak konstitusional setiap warga negara," urai Sahat pada Netralnews, Selasa (24/12/2019).

Saran DPP GAMKI, Kapolri harus mengganti Kabagpenum Divhumas Mabes Polri dan pimpinan kepolisian setempat di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat.

"Jangan sampai karena ulah segelintir pihak, Polri dianggap melindungi tindakan diskriminatif," ujarnya.

Menurut Sahat, salah satu yang menjadi biang persoalan beribadah adalah tata cara pendirian rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Peraturan Bersama Menteri (PBM) tidak dijalankan dengan benar. Seharusnya sesuai dengan isi PBM ini, bagi rumah ibadah yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah daerah wajib fasilitasi rumah ibadah. Bukannya justru meminta umat agama bersangkutan beribadah di Kabupaten lain," jelas Sahat.

Namun, Sahat juga mengajak segenap masyarakat Indonesia, terkhusus umat Kristen untuk tidak terprovokasi dengan persoalan di Sumatera Barat dan tetap melaksanakan ibadah Natal dengan khusyuk.

DPP GAMKI mengajak semua masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi. Umat Kristen diajak tetap melaksanakan ibadah Natal, doakan kedamaian, kemajuan, dan kesejahteraan Indonesia.

Masyarakat diajak untuk tetap junjung Pancasila, rawat keberagaman bersama saudara-saudari sebangsa dan setanah air dari pemeluk agama lainnya.

Lebih lanjut disampaikan, saudara-saudari umat beragama lainnya agar jangan takut dan kuatir. Walaupun di Sumatera Barat umat Kristen mengalami diskriminasi, namun larangan merayakan ibadah hari raya agama tidak akan dilakukan di daerah yang pemeluk agama Kristen berjumlah lebih banyak.

"Jika ada yang melakukan hal tersebut, silakan laporkan kepada kami, pasti Saudara-Saudari akan kami bela. Karena bangsa dan negara ini lahir dari komitmen kita bersama dan akan kami jaga sampai seterusnya," pungkas Sahat.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani