• News

  • Peristiwa

Anggota DPR F-PKB Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Asabri

Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan
Naim Khan Institute
Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan menilai, DPR perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

"Ini pendapat pribadi saya. Menurut saya, harus di-Pansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya. Kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mem-Pansuskan persoalan Jiwasraya, Asabri. Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera)," kata Nasim di Kompleks Parlamen, Senayan, Jakarta, Senin (13/01/2020).

"Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk Jiwasraya, Bumiputera dan lainnya harus di-Pansuskan," sambungnya.

Hal itu, lanjut Nasim, bertujuan untuk menjaga marwah dan kepercayaan bisnis keuangan di Indonesia di mata dunia dan juga untuk mencegah peristiwa serupa terjadi kembali di kemudian hari.

"Kita juga (ingin) menjaga marwah, wibawa bangsa kita, pemerintahan kita. Karena ini banyak investor, investasi dari asing. Kalau kepercayaan kita di internasional sudah tidak ada. Apalagi di nasional kita dan ini akan berefek pada seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, Khususnya pada banking, insurance," ujarnya.

Apalagi, lanjut Nasim Kerugian gagal bayar asuransi Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera lebih besar dari kerugian Bank Century yang mencapai Rp 6.7 Triliun. "Ini lebih besar ternyata dari century, yang selama ini didiamkan ya kan," ujarnya.

Nasim berharap agar semua institusi yang berwenang menangani perusahaan asuransi maupun produk asuransi yang dikeluarkan Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera bisa lebih pro aktif.

"Jadi OJK dan lembaga lainnya harus berperan serta dengan maksimal. Semoga ini bisa secepatnya ditindaklanjuti kedepannya. Ini bukan hanya Jiwasraya ya," ungkapnya.

"Dan untuk proses yang sudah berjalan dari pihak Kejaksaan, KPK maupun BPK, semuanya harus terus memantau, menyelidiki dan menyelesaikan kasus itu semuanya (Jiwasraya, Asabri dan Bumputera)," jelas Nasim.

Lebih jauh, Nasim menyebut, seandainya nanti DPR telah resmi membentuk Pansus, maka hasil-hasil penyelidikan dan laporan dari instansi-instansi yang berwenang itu bisa disinergikan dengan Pansus guna mengungkap permasalahan tersebut dengan tuntas dan bisa menjadi terang benderang.

Selain mensinergikan hasil penyelidikan dan laporan dari instansi-instansi yang berwenang itu, Nasim juga berharap agar semua pihak yang terlibat atau menikmati aliran dana hitam dari Jiwasraya, Asabri dan Bumiputera juga diperiksa.

"Semua pihak, baik direksi dan semua pihak terkait yang dalam permasalahan ini harus benar benar diperiksa," pungkas Kapoksi Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seperti diberitakan, setelah Polemik gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang semakin membengkak dari Rp 802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp 12,4 triliun pada akhir 2019, kini terungkap lagi kasus PT Asabri (Persero) yang mulai banyak dibicarakan publik.

Kasus Asabri ini langsung mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengaku sudah mendengar soal kasus tersebut. Bahkan Mahfud menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu. Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Mahfud mengaku bakal mengambil sejumlah langkah strategis terkait kasus tersebut. Salah satunya memanggil menteri terkait untuk mengetahui duduk persoalan dari kasus Asabri. Ia menyebut, apabila nanti ditemukan ada masalah hukum maka akan dibawa ke pengadilan.

"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," ujarnya.

"Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya. Kalau memang ada masalah hukum, ya kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi untuk orang-orang prajurit, untuk tentara yang bekerja mati-matian meninggalkan tempat sesudah masa pensiunnya disengsarakan. Gituya. Dan itu kan hak prajurit," tegas Mahfud.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati