• News

  • Peristiwa

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Cabut Subsidi Gas Melon

Ilustrasi pengisian tabung gas elpiji (LPG) tiga kilogram
Dokumentasi Netralnews
Ilustrasi pengisian tabung gas elpiji (LPG) tiga kilogram

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) atau 'gas melon' pada pertengahan tahun ini. 

"Perlu dikaji ulang harus ada yang dirumuskan lagi," kata Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/01/2019).

Pasalnya, Ratna menilai, dengan dicabutnya gas melon, maka kondisi perekonomian masyarakat yang sedang susah tentu akan semakin terpuruk.

Apalagi, lanjutnya, saat ini hampir semua rakyat kecil baik untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha kecil menengah (UKM) rata-rata menggunakan gas 3 kg.

"Jangan sampai rakyat yang sudah susah kondisi ekonominya dipersulit lagi dengan kenaikan harga elpiji (3 kg). Ini kan untuk masyarakat kelas bawah kan," ujarnya.

Ratna menduga, rencana pemerintah  mencabut subsidi gas elpiji 3 kg dan diganti skema subsidi langsung kepada masyarakat yang kurang mampu hanyalah dalih untuk mencabut subsidi.

"Jangan lah kasus-kasus kelit-kelitan (dalih) model seperti ini ya," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

"Kita harapannya jangan lagi dibohongin lah seperti kasus BPJS ya, teman-teman Komisi IX DPR juga kemarin kan teriak-teriak masalah itu ya," pungkas Ratna.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dan diganti dengan skema subsidi langsung atau tertutup kepada masyarakat yang kurang mampu.

Jika rencana ini direalisasikan, maka diperkirakan harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 35.000 per tabung, naik signifikan ketimbang harga saat ini yang berkisar Rp 18.000 sampai Rp 21.000.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan program penyaluran subsidi

elpiji 3 kg secara tertutup kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka tetap mendapatkan harga 'spesial'. Subsidi kepada masyarakat kurang mampu ini akan diberikan langsung dengan cara ditransfer.

"Kami sedang lakukan persiapan bagaimana berikan subsidi langsung ke masyarakat, mudah-mudahan pertengahan tahun bisa diterapkan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Selasa (14/1/2020).

Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat kurang mampu menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.

"Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak," jelas Djoko Siswanto.

Dengan kebijakan ini, diharapkan subsidi elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran karena menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat kurang mampu.

Sedangkan mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan membayar sesuai harga pasar sekitar Rp 35.000 per tabungnya. Diperkirakan konsumsi elpiji 3 kg bisa berkurang karena masyarakat mampu beralih ke tabung yang lebih besar lagi karena harga per kg yang sama.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli