• News

  • Nasional

KPK: 75 % Anggota DPRD se-Indonesia Belum Setor LHKPN

Ilustrasi KPK (kriminalitas.com)
Ilustrasi KPK (kriminalitas.com)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara‎ (LHKPN) wajib dilaporkan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), tak terkecuali anggota dewan. Namun, masih saja ada anggota dewan yang belum melaporkannya.

Dalam catatan KPK, sebanyak 75 persen anggota DPRD seluruh Indonesia yang belum menyerahkan LHKPN-nya. Di satu sisi, sebanyak 13 persen anggota DPR RI juga belum melapor.

"DPR hanya sekitar 74 orang yang belum (lapor). Kalau DPRD sebagian besar yang belum melaporkan atau sebanyak 75 persen," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Mantan hakim adhoc‎ tipikor itu menjelaskan, meski banyak pejabat negara yang sudah menyerahkan LHKPN, namun laporan itu harus melalui sejumlah mekanisme, seperti klarifikasi.

Karena itu, lanjut Alex, KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mendorong ketaatan pengisian LHKPN kepada pejabat negara.

Tak cuma itu, KPK juga akan mengusulkan pembuatan peraturan pemerintah (PP), yang mencantumkan sanksi bagi aparatur negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

"Sanksi administratif. Misalnya penundaan jabatan atau pencopotan dari jabatan. Hal-hal itu yang nanti akan kita pikirkan," ucap Alex.

Editor : Firman Qusnulyakin