• News

  • Peristiwa

Hentikan Perundungan! Ini Dampak yang Berpengaruh pada Kondisi Anak

Dampak perundungan bagi anak sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa.
KPPA
Dampak perundungan bagi anak sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ajak masyarakat Indonesia menghentikan perundungan atau bullying.

Ajakan disampaikan pasalnya perundungan memiliki dampak yang berpengaruh kondisi anak yang berakibat pada penurunan prestasi akademis, perilaku sosial, gangguan pada flsik dan perubahan emosi.

Berikut berbagai dampak perundungan pada anak, seperti dikutip dari infografis Kemdikbud, Senin (20/1/2020):

Dampak Akademis

Anak yang alami perundungan akan alami penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, sulit berkonsentrasi, drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya disukai

Dampak Sosial

Dampak sosial, anak menjadi tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampalkan pendapatnya dan cenderung  mengikuti kemauan orang lain. Anak punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri.

Dampak sosial lainnya adalah, kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, adang dipukul, didorong, ditendang, tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah, misalnya tak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badan membungkuk.

Dampak Fisik

Dampak fisik dari perundungan yang bisa terjadi diantaranya sakit berkelanjutan, keluhan pusing, sakit perut (mulas), gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, dan tampak lemah tak berdaya.

Dampak Emosi

Anak dapat alami suasana hati yang berubah-ubah sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya, murung, sedih, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri.

Catatan khusus, pada anak-anak tertentu perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif (penuh kemarahan) dengan ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang Iain dia cenderung menjadi pelaku.

Lebih lanjut disampaikan bahwa ada tanggung jawab dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencegah kasus perundungan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015, yakni:

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
a. wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan
dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari
unsur: pendidik; tenaga kependidikan; perwakilan komite sekolah; organisasi profesi/lembaga psikolog; pakar pendidikan; perangkat pemerintah daerah setempat; dan tokoh masyarakat/agama; yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada
pedoman yang ditetapkan pada Kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis
yang memiliki tugas yang sama.
b. fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan
untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
c. bekerja sama dengan aparat keamanan dalam
sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
d. melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali
terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada
masyarakat; dan
e. wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan
tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan;
b. penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian
akreditasi pada satuan pendidikan;
c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan;
d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
e. koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani