• News

  • Peristiwa

Adian Napitupulu Sebut LPSK Harus Lindungi Harun, MAKI: Jangan Merecoki

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
harianterbit
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menanggapi pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu soal perlunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi eks caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024 yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK yang dibuat DPR bersama pemerintah, dengan tegas menyatakan tidak bisa lindungi pelaku utama.

"Nah Harun Masiku diduga penyuap, jelas dia dikategorikan pelaku utama dan tidak mungkin bisa dilindungi LPSK," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).

Boyamin menyebut, Adian Napitupulu semestinya mendukung KPK menuntaskan dugaan korupsi suap yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.

"Bukan malah merecoki dengan sesuatu yang politis dengan membuat bias perkara hukum dalam bentuk upaya membenturkan KPK dengan LPSK," ujar Boyamin.

"Adian Napitupulu sebagai anggota DPR telah memelihara sesat tidak bisa diterima nalar dan tidak menunjukkan sikap sebagai wakil rakyat," tegasnya.

Boyamin menambahkan, Adian Napitupulu seharusnya mendorong Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK sekaligus untuk membela diri didepan hukum jika merasa tidak bersalah.

"Adian Napitupulu harus mampu meyakinkan Harun Masiku bahwa hukum adalah sarana keadilan, apalagi Harun Masiku adalah anak seorang Hakim, maka harus beri contoh percaya dengan sistem hukum kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Adian Napitupulu berpendapat, seharusnya LPSK melindungi Harun Masiku karena ia menilai eks caleg PDIP itu kemungkinan menjadi korban dalam kasus dugaan suap tersebut.

"Boleh enggak dia datang ke LPSK minta perlindungan? Kalau menurut saya harusnya dilindungi. Kenapa? butuh kepastian, dia nih siapa, posisinya sebagai apa?" ujar Adian dalam diskusi Indonesia Law Reform Institute bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?' di Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

"Ada kemungkinan pertama Harun Masiku adalah pelaku suap. Kemungkinan kedua dia adalah korban dari iming-iming penyelenggara yang bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, jangan-jangan Harun Masiku adalah korban yang terjadi berkali-kali," ujarnya.

Dasar Adian menyebut Harun sebagai korban iming penyelenggara adalah putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019. Amar putusan itu pada pokoknya, dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.

Dengan demikian, PDIP menyimpulkan dapat melimpahkan suara sah milik Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia untuk Harun Masiku. PDIP meminta KPU menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, bukan Riezky Aprilia yang berada di urutan kedua dengan suara terbanyak setelah Nazarudin di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1.

"Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari keputusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," ungkapnya.

Selain iming-iming penyelenggara, Adian menyebut bahwa Harun bisa saja menjadi korban iming-iming dari Wahyu. Pasalnya, Adian menilai, Harun hanya memperjuangkan haknya sesuai putusan partai dan MA, namun hal itu dimanfaatkan oleh Wahyu yang meminta sesuatu kepada Harun untuk memuluskan niatnya menjadi anggota DPR.

"Karena dalam kapasitas hukum Harun merasa benar, dia bayarlah itu. Jadi dia korban atau pelaku? Korban. Dia berusaha mendapatkan haknya. Karena KPU memutuskan hal yang berbeda dengan putusan MA," jelas Adian.

Diketahui, KPK telah menetapkan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap proses PAW Anggota DPR 2019-2024 dari PDIP di daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

Wahyu disebut menerima uang senilai Rp600 juta. Dalam praktik ini diduga Harun ingin memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I pengganti Nazarudien Kiemas yang meninggal dunia. Selain Wahyu dan Harun, status tersangka lain yakni Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, serta Saeful sebagai swasta.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P