• News

  • Peristiwa

Kasus Jiwasraya Cs, Komisi XI: Akibat Salah Kelola Perusahaan dan Investasi

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam konferensi pers di di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Netralnews.com/Adiel Manafe
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam konferensi pers di di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai,permasalahan likuiditas yang terjadi dengan industri jasa keuangan di Indonesia saat ini diakibatkan oleh kesalahan tata kelola.

Menurutnya, tata kelola perusahaan dan pengelolaan investasi yang tidak benar berakibat pada inefisiensi terhadap perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap nasabah.

"Penyebab utama permasalahan di beberapa perusahaan jasa keuangan tersebut adalah akibat salah kelola perusahaan atau (mismanagement) dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara tidak benar yang berakibat inefisiensi terhadap perusahaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya," kata Dito dalam konferensi pers di di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dito menambahkan, dampak dari permasalahan likuiditas yang dialami oleh beberapa perusahaan jasa keuangan saat ini, akan berakibat pada ketidakpercayaan nasabah di Indonesia terhadap industri jasa keuangan.

"Kondisi tersebut sangatlah tidak baik terhadap industri jasa keuangan maupun iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mengganggu target asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2020," ucap dia.

Atas berbagai persoalan tersebut, Komisi XI DPR memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawas Kinerja Industri Jasa Keuangan untuk mendalami berbagai persoalan yang membelit perusahaan jasa keuangan belakangan ini, seperti kasus PT Asuransi  Jiwasraya (Persero).

Selain terhadap Jiwasraya, panja juga akan membahas persoalan tata kelola keuangan yang menimpa AJB Bumiputera 1912, PT Asabri Persero, PT Taspen Persero, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

"Menyikapi kondisi tersebut, Komisi XI DPR RI dalam Rapat Internal pada tanggal 20 Januari 2020 telah menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan, dengan prioritas pembahasan atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk," ucap dia.

"Kami sudah lakukan obrolan dengan OJK juga sudah melakukan RDP dengan Jiwaraya, Raker dengan Menteri Keuangan, BPK. Akhinrya resmi lah Panja ini dibentuk," jelas Dito.

Dito menyebut, fokus dari Panja adalah bagaimana hak-hak nasabah pemegang polis Jiwasraya dikembalikan dan juga meneliti kualitas pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan selama ini.

"Kami akan koordinasi terus karena komisi VI juga sudah membuat Panja. Sehingga tidak overlap dan tidak membebani stakeholder dalam menjalankan tugasnya," ungkap Dito.

"Jangan sampai overlap dan jangan membebani stakeholder dalam menjalankan tugasnya. Tujuan kami adalah Jiwasraya ini nasabahnya bisa dapatkan haknya sesuai dengan yang mereka keluarkan," terangnya.

Dito berharap, dengan terbentuknya Panja yang akan melakukan pendalaman terhadap pengawasan kinerja di bidang industri keuangan tersebut, Komisi XI dapat memecahkan masalah dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah yang ada.

"Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, pengawasan akan berjalan dengan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Dito.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli