• News

  • Peristiwa

Ini Alasan Kivlan Zen Minta Dibebaskan dari Tahanan

Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Kivlan Zen dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Netralnews/Adiel Manafe
Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Purnawirawan Kivlan Zen dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam, Mayjen (Purn) Kivlan Zen meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) serta membebaskan dirinya dari tahanan.

Hal itu disampaikan Kivlan dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

"Dimohon yang mulia majelis hakim mengambil keputusan yang adil dan menolak dakwaan serta membebaskan terdakwa dari pekara ini," Kata Kivlan.

"Menyatakan terdakwa dibebaskan dari penahanan setelah putusan ini diucapkan. Memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari penahanan setelah putusan dibacakan," sambungnya.

Alasan meminta dibebaskan dari jeratan hukum, karena Kivlan berpendapat dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap untuk membuktikan dirinya terlibat dalam kasus penguasaan senjata api illegal.

"Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan membantu tindak pidana (penguasaan senjata) terdakwa (Kivlan) dalam dakwaan tidak ada perannya, mohon Yang Mulia, dilepaskan dari jeratan hukum," ucap dia.

Salah satunya, ia menyoroti surat dakwaan mengenai kepemilikan senjata api dan peluru tajam yang menjadi objek hukum yang menjeratnya. 

Menurut mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat ini, dalam surat dakwaan jaksa tersebut tidak diuraikan asal usul peluru tajam dan senjata api.

"Tidak pernah disebutkan dari mana asal peluru tajam demikian juga terhadap empat senjata api oleh penuntut umum sehingga kebenaran memasukkan ke Indonesia atau keluar dari Indonesia tidak pernah dijelaskan sehingga tidak lengkap dakwaan tersebut," jelasnya.

Selain itu, Kivlan juga keberatan atas dakwaan jaksa yang menyebutkan dirinya memerintahkan terdakwa lainnya Helmi Kurniawan alias Iwan untuk membeli senjata api saat keduanya bertemu di Lubang Buaya pada (1/10/2018) lalu.

Menurut Kivlan, pertemuan itu terjadi secara singkat pada (2/10/2018) dan sama sekali tidak membicarakan soal senjata.

Kivlan menilai waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti yang disusun jaksa tidak cermat sehingga menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.

Diketahui, Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus makar dan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka setelah aparat kepolisian lebih dulu menetapkan enam tersangka berinisial HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF.

Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan yang pertama dirinya telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua yaitu didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli