• News

  • Peristiwa

Kasus Jiwasraya Cs, Andi Arief Sebut Yang Paling Bersalah Pemerintahan Jokowi-JK

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief
Waspada Online
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyoroti kasus gagal bayar polis nasabah yang menerpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta asuransi BUMN lainnya.

Menurutnya, jika uang nasabah asuransi pelat merah itu tidak terbayar, maka yang paling bersalah adalah pemerintahan periode 2014-2019 yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Siapa paling bersalah jika uang nasabah asuransi Jiwasraya, Asabri, Taspen dan lain-lain yang jadi megaskandal tidak terbayar? Yang paling bersalah pemerintah 2014-2019," tulis Andi di akun Twitternya, Kamis (24/1/2020).

Pasalnya, Andi menyebut pemerintahan Jokowi-JK tidak menjalankan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana dalam UU tersebut menghendaki pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). 

Seharusnya, LPP dibentuk maksimal tiga tahun setelah undang-undang yang terbit di masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu

mulai berlaku pada Oktober 2014. Namun, hingga kini belum dibentuk oleh pemerintah.

"Kenapa, karena tidak menjalankan UU nomor 40 tahun 2014 yang menyebut paling lama 3 tahun harus ada lembaga penjamin polis," cuit @AndiArief_.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati