• News

  • Peristiwa

Dimanfaatkan untuk Perdagangan Orang, KPAI: Hati-Hati Portal Job Seeker di Media Sosial

Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah.
KPAI
Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah mengatakan, pada 2020 kasus  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pada anak belum kunjung mereda.

Dalam sistem data KPAI sepanjang tahun 2019 tercatat 244 kasus dengan jumlah kasus tertinggi adalah anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebanyak 71 kasus, selain anak korban prostitusi 64 kasus, anak korban perdagangan 56 kasus dan anak korban pekerja 53 kasus.

Pada kasus anak korban prostitusi di Penjaringan Jakarta Utara KPAI melakukan pengawasan rehabilitasi psikososial yang kini sedang mereka jalani di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Awal mula mereka direkrut melalui modus job seeker di media sosial untuk pegawai restoran, toko kosmetik hingga penjaga toko busana yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan transaksi seksual," kata Ai, Minggu (26/1/2020).

Kata Ai, saat mereka datang, dipaksa harus mengikuti perintah “Mami”, semua alat komunikasi dirampas, 2 bulan pertama tidak dibayar, dan semua kebutuhan korban yang diberikan menjadi hutang. Profil korban hampir sama; anak putus sekolah, usia 14 sampai dengan 18 tahun, berasal dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari hasil pengawasan KPAI menyampaikan temuan, korban sedang menjalani pemulihan rehabilitasi psiko-sosial untuk kesehatan fisik, terutama kesehatan reproduksi, psikis dan psikologis. Korban belum seluruhnya bisa terhubung dengan orang tua dikarenakan diantaranya ada yang tidak hafal alamat rumah.

"Sat ini korban membutuhkan perlindungan saksi dan korban untuk melindungi seluruh keterangan yang mereka berikan serta kerugian yang selama ini mereka derita. KPAI telah melakukan koordinasi dengan LPSK untuk segera memberikan layanan tersebut," kata dia.

KPAI memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung upaya Polda Metro Jaya untuk mengembangkan kasus ini, melakukan cyber patroli secara intens pada kejahatan tipu daya bermodus job seeker online, sebab kemungkinan masih marak tipu daya rekrutmen untuk menjerat korban anak.

KPAI mendorong kasus ini sebagai bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terindikasi dari beroperasinya sejumlah peran dalam sindikat ini; Polisi sudah menetapkan 6 orang pelaku, yang menghasilkan manfaat material dengan omzet hampir Rp2 miliar, sehingga kejahatan yang mereka lakukan terlihat sangat sistematis.

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO mengatur jika anak menjadi korban maka pelaku dijerat hukuman maksimal 15 tahun dan penambahan 1/3 serta denda, untuk efek jera di masyarakat.

Ai mengaku pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan Kemenaker dan Kementrian PPPA untuk menguatkan sistem pengawasan serta penarikan anak dari pekerjaan terburuk anak sebagai langkah penanganan dan kerjasama membangun Indonesia bebas pekerja anak.

"KPAI mengimbau kepada masyarakat, pengguna internet dan media sosial untuk hati-hati serta memastikan portal yang menginformasikan lowongan kerja aman dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak mudah diiming-iming dan bujuk rayu pada pekerjaan yang belum jelas," jelas dia.

Menurutnya, peran orang tua perlu ditingkatkan dalam mendampingi dan mengawasi anak yang menggunakan media sosial.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P