• News

  • Bisnis

Kemenko Maritim dan Investasi Teken Dua Perjanjian Kerja Sama Bidang Kemaritiman

Sebuah pulau di Kawasan Wisata Raja Ampat, Papua.
pegipegi.com
Sebuah pulau di Kawasan Wisata Raja Ampat, Papua.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kemenko Maritim dan Investasi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan penandatanganan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Kemaritiman. PKS tersebut mengenai Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari.

“Tujuan dari PKS ini adalah untuk memadukan, mengharmonisasikan, dan memudahkan akses terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim serta pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional (laut), taman wisata alam (laut), dan wisata bahari bagi para pihak tersebut,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Pihak yang dimaksud dalam hal ini yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Informasi Geospasial.

Purbaya menjelaskan, ruang lingkup dari dua PKS itu di antaranya meliputi pertukaran dan penggunaan data/informasi, sinkronisasi perencanaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari yang terpadu.

“Kita tidak ingin kejadian kecelakaan kapal yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat terulang kembali sebagaimana kejadian baru-baru ini oleh Kapal Pesiar “Aqua Blu” dan kapal KLM Lamima. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di kemudian hari, saat ini kita sedang membuat alur navigasi dan peta laut di Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, PKS ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama antar-K/L (Kementerian/Lembaga) dalam penyusunan Peta Laut Indonesia yang digunakan oleh para pelaut, baik nasional maupun internasional termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di laut.”

“Tindak Lanjut dari PKS ini adalah penyusunan Juklak dan Juknis antar-7 K/L, khususnya UPT (Unit Pelaksana Teknis) masing-masing K/L di daerah. Kita juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam PKS,” ujarnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Irawan.H.P