• News

  • Peristiwa

Selalu Dibebankan ke APBD DKI, Setneg Diminta Danai Revitalisasi Monas

Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah.
Netralnews/Didit
Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) diminta turut mendanai proses revitalisasi kawasan Monumen Nasional. Selama ini, proses revitalisasi dan perawatan Monas itu selalu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka, revitalisasi Monas harus melalui persetujuan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara. Kita juga jadi sedih, mau berpihak ke Anies atau ke Setneg," kata Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah dalam Diskusi Publik "Mengapa Anies Selalu Diserang? Siapa yang Diuntungkan ?" di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Dalam Diskusi yang digelar Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) ini, Amir mengungkapkan revitalisasi Monas itu menguntungkan sejumlah pengusaha ternama. Terlebih, katanya, belakangan disebutkan perhelatan balap mobil listrik di kawasan Monas digawangi oleh keluarga Kalla.

"Apalagi sekarang kabarnya ada kelompok Kalla yang berkepentingan dalam formula E. Sebenarnya, Kepres 25 tentang Monas itu mengatur sampai jalan Abdul Muis, katedra, kebon sirih. Kalau berpatokan ke kepres itu, maka bangunan baru di kawasan itu bisa dianggap melawan kepres itu. Itulah para ahli Setneg sadar tidak bisa melarang revitalisasi Monas itu," jelasnya.

Ketua Katar, Sugiyanto mengatakan, kritik yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dapat dikategorikan sebagai serangan politik secara sistematis, terstruktur dan masif. Menurutnya, kritik yang terjadi saat ini lebih kepada personal Anies Baswedan.

"Kritik-kritik dari masyarakat yang konstruktif tentunya sangat dibutuhkan, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah. Mudah-mudahan pak Anies lebih bijak dalam bersikap dan tepat dalam membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat Jakarta," tutur Sugiyanto.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani