• News

  • Peristiwa

Teddy: Pak Anies Ikuti Saja Pemerintah Pusat, Tak Perlu Manfaatkan Musibah Demi Pencitraan

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.
Twitter @TeddyGusnaidi
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ikuti arahan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Teddy mengomentari penumpukan penumpang di Stasiun MRT dan Halte Transjakarta pada Senin (16/3/2020) kemarin yang merupakan imbas dari kebijakan Gubernur Anies membatasi operasional transportasi umum untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Gue gak mau mendramatisir, tapi Pak @aniesbaswedan mohon ikuti saja Pemerintah Pusat, tidak perlu memanfaatkan musibah untuk pencitraan," tulis Teddy di akun Twitternya, Senin (16/3/2020).

"Anda harus sadar, bahwa setiap apa yang anda kerjakan, selalu membawa kerusakan. Kali ini tolong, ikuti saja yang diputuskan pemerintah pusat..," tandas @TeddyGusnaidi.

Diberitakan, video dan foto antrean panjang penumpang di sejumlah Stasiun MRT dan Halte Transjakarta yang diunggah netizen di media sosial ramai diperbincangkan hingga jadi trending topic di Twitter pada Senin (16/3/2020).

Dalam video dan foto yang beredar, terlihat antrean yang mengular terjadi di Stasiun MRT Pondok Pinang, Dukuh Atas dan Stasiun Fatmawati. Kemudian di Halte Transjakarta Puri Beta 2 Ciledug hingga Halte Harapan Kita dan beberapa halte lainnya.

Kondisi itu merupakan imbas dari kebijakan Gubernur Anies Baswedan membatasi operasional transportasi umum selama dua pekan dimulai hari ini. Kebijakan itu diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Setelah kejadian itu mendapat sorotan dari banyak pihak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang mengatakan bahwa transportasi publik tetap beroperasi meski wabahvirus Corona melanda.

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tetap menyediakan angkutan massal dengan sejumlah catatan. Transportasi publik yang dimaksud mulai dari kereta api hingga MRT. Jokowi ingin tingkat kerumunan hingga antrean bisa diantisipasi.

"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda pengguna transportasi tersebut," kata Jokowi.

"Baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT bus Trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehungga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," jelas Jokowi.

Menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi agar transportasi publik tetap disediakan, Anies dalam pernyataannya pada Senin sore menyebut, kendaraan umum akan kembali ke frekuensi tinggi.

"Sesuai arahan Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Meski demikian, Anies mengatakan Pemprov DKI tetap melakukan social distancing atau pencegahan penularan virus Corona dengan hati-hati. Eks Mendikbud itu mengatakan salah satu opsinya adalah membatasi jumlah antrean di dalam halte dan di dalam stasiun.

"Akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan yang beroperasi di bawah Pemprov DKI. Juga ada pembatasan jumlah antrean di dalam halte dan antrean di dalam stasiun," ungkapnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P