• News

  • Peristiwa

Diingatkan agar Sejalan dengan Pusat, Anies Justru Sebut Mendagri Kangen

Anies Baswedan mendapat kunjungan Mendagri Tito Karnavian
foto: antara
Anies Baswedan mendapat kunjungan Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan seraya berkelakar mengatakan kunjungan Mendagri Tito Karnavian  ke Balai Kota Jakarta karena kangen.

Anies di Balai Kota DKI, Selasa, mengatakan kedatangan tamu kehormatan Tito Karnavian untuk menyampaikan informasi mengenai virus corona COVID-19.

"Harusnya jumpa pers di Kemendagri pukul 09.00 WIB, tapi Pak Tito berbaik hati  mampir ke sini, kangen sama balai kota," kata Anies.

Anies mengungkapkan saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya kerap mengunjungi Balai Kota Jakarta sehingga saat ini kedatangan mantan Kapolri itu disambut jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pertemuan berlangsung produktif membahas terkait pengendalian COVID-19," ujar Anies.

Dikatakan Anies, sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI melakukan komunikasi intens dan koordinasi dengan Kemendagri guna memastikan langkah-langkah untuk pengendalian penularan COVID-19.

"Koordinasi dengan pemerintah pusat, supaya ini in-line dengan pemerintah pusat," ujar mantan Mendikbud itu seperti dliansir Antara.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan keputusan karantina wilayah atau "lockdown" terkait pencegahan penularan COVID-19 berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menerangkan untuk karantina wilayah seluruhnya secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat yaitu Presiden RI.

"Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang kekaratinaan kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerintah pusat," kata Tito Karnavian saat jumpa pers di Balai Kota.

Hal ini disebabkan karena berkaitan langsung dengan urusan moneter dan fiskal negara, sehingga jika akan dilakukan karantina kewilayahan, pemimpin daerah harus mengkoordinasikan hal itu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Doni Monardo.

Editor : Taat Ujianto