• News

  • Peristiwa

Ungkap Alasan Tak Boleh Ada Warga Berkerumun, Kapolri: Salus Populi Suprema Lex Esto

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19 diterbitkan dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Demikian ditegaskan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis soal alasan dikeluarkannya maklumat itu.

Menurutnya, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, pihaknya mengutamakan asas keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

"Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Itulah alasan Polri mengeluarkan maklumat," kata Jenderal Idham Azis di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Ia mengungkapkan, Polri telah membubarkan sebanyak 1.371 kerumunan massa di seluruh Indonesia atas dasar maklumat tersebut. Masyarakat diharapkan tetap berdiam di rumah dan tidak berkerumun demi mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Bila terdapat warga yang tidak mengindahkan imbauan aparat untuk tidak berkerumun bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kapolri Idham Azis, seperti dilansir Antara, meminta masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Apabila ada keperluan mendesak dan tidak dapat dihindari, maka kegiatan yang melibatkan banyak orang agar dilaksanakan dengan menjaga jarak.

Kapolri juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi serta imbauan resmi yang dikeluarkan pemerintah, tidak melakukan pembelian bahan pokok maupun kebutuhan lainnya secara berlebihan, dan tidak terpengaruh dan tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya karena hal itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Editor : Irawan.H.P