• News

  • Peristiwa

Pemerintah Siapkan Karantina Wilayah, Fadli: Seperti Dugaan Saya, Ujungnya Lockdown Juga

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
Dokumentasi Netralnews
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) untuk melakukan karantina wilayah terkait mewabahnya virus corona Covid-19) di beberapa daerah. 

Rencana pemerintah untuk melakukan karantina wilayah ini tak membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kaget. Pasalnya, sudah jauh-jauh hari ia menduga bahwa ujung-ujungnya pemerintah akan memutuskan lockdown.

"Seperti dugaan saya, ujungnya pasti lockdown juga. Segeralah!" tulis Fadli Zon di akun Twitternya, Jumat (27/3/2020).

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pemerintah sedang merumuskan PP karantina kewilayahan untuk mencegah penyebarluasan virus corona. 

Nantinya dalam PP itu akan diatur mengenai tata cara dan syarat-syarat bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan pembatasan. PP itu, disebut Mahfud, segera dirampungkan.

"Di situ akan diatur kapan sebuah daerah boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown, apa syaratnya, kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya, itu sekarang sedang disiapkan," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

"Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman tentang itu," sambungnya. 

Mahfud Md menjelaskan, akses pendistribusian kebutuhan pokok tidak boleh ditutup bila nantinya karantina kewilayahan itu diterapkan daerah.

"Seumpamanya terjadi karantina wilayah, nanti tentu saja tidak boleh ada penutupan lalu lintas jalur terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok," ujarnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, toko, warung, maupun pasar swalayan yang memang barang dagangannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, juga tidak bisa ditutup.

"Tempat-tempat tersebut juga tidak boleh dilarang untuk dikunjungi. Namun, tentu tetap dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, pemerintah menggodok PP untuk melakukan karantina kewilayahan dalam menindaklanjuti keinginan beberapa daerah di Indonesia yang hendak melakukan karantina kewilayahan.

Menurutnya, PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tak bisa serta merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan yang pasti.

Salah satu hal yang juga akan diatur dalam PP itu, disebut Mahfud, yakni terkait prosedur pengajuan pengarantinaan kewilayahan tersebut.

Ia menyebut, nantinya yang dapat mengusulkan karantina ialah Kepala Gugus Tugas Wilayah Provinsi kepada Kepala Gugus Tugas Nasional.

"Nanti gugus tugas nasional akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait karena karantina kewilayahan itu terkait dengan kewenangan beberapa menteri," ucap dia.

"Misalnya soal perhubungan, juga Menteri Perhubungan diajak bicara, soal kesehatan Menteri Kesehatan, soal perdagangan Menteri Perdagangan," pungkas Mahfud MD

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati