• News

  • Peristiwa

Soal Karantina Wilayah, terkait COVID-19, Pengamat: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam.
Antara
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anammengatakan penetapan status karantina wilayah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Saya kira pemerintah pusatlah yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan stastus karantina kesehatan. Tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Saiful Anamdi Jakarta, Senin (30/3/2020).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak berwenang, apalagi mengambil keputusan sendiri dengan istilah yang berbeda-beda, seperti lockdown ataupun local lockdown.

Ia mengingatkan bahwa kasus COVID-19 merupakan kejadian kesehatan masyarakat bersifat luar biasa yang menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara sehingga hal itu telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, Saiful Anammengingatkan pemerintah pusat agar segera mengambil alih kasus ini dan menetapkan status karantina sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

"Saya kira pemerintah pusat harus tegas dalam hal masalah ini untuk menentukan status karantina apakah cukup dengan karantina rumah, karantina rumah sakit ataukah karantina wilayah," jelasnya.

Dosen Unas ini juga berharap pemerintah pusat segera membentuk pejabat karantina kesehatan, serta memenuhi segala kebutuhan hidup dasar daerah karantina.

Sebelumnya, menurut dia, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda.

"Ada yang local lockdown atau isolasi wilayah, seperti Tasikmalaya, Kota Tegal, dan Papua," katanya.

Berikutnya, warga Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mulai menutup akses jalan menuju ke kampungnya, seperti yang dilakukan warga Dusun Pojokan Bejen, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman.

Bahkan, seorang tamu yang berasal dari wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, tidak diperbolehkan masuk ke dusun tersebut.

Editor : Sesmawati