• News

  • Peristiwa

Dishub DKI Akan Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta Bila PSBB Berlaku

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
Beritajakarta
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatasi kendaraan pribadi yang melintas, menyusul persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi penyebaran virus corona (Covid-19) yang kian bertambah di Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputomengatakan, pemerintah daerah lebih dulu melakukan pembatasan jam operasional angkutan umum yang ada di Jakarta. Aturan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Adapun operasional umum yang dikelola Pemprov DKI adalah Transjakarta, Kereta MRT dan Kereta LRT. "Kalau sekarang itu kan kami masih fokus pada pelayanan yang berada di bawah komando Pemprov DKI. Artinya baru sebatas Transjakarta, MRT dan LRT," kata Syafrin, Selasa (7/4/2020).

"Sekarang, setelah ada PSBB maka kami bisa masifkan, tidak hanya MRT, LRT dan Transjakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya termasuk kendaraan pribadi," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Syafrin menyebut, sanksi bagi pengendara dalam situasi dan kondisi darurat kesehatan telah diatur oleh UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Kan jelas di dalam aturan itu, jadi kami mengacu pada aturan tersebut saja," ujar dia.

Syafrin juga berharap nantinya penetapan PSBB tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi di daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), serta wilayah lainnya. Soalnya mobilitas warga dari Bodetabek menuju Jakarta dan arah sebaliknya sangat tinggi.

"Kami berharap memang bahwa penetapannya tidak hanya Jakarta tetapi Jabodetabek, arena perlu dipahami bahwa kasus pertama dan kedua itu adanya di Depok, kemudian masuk ke Jakarta. Artinya Jabodetabek harus dilihat menjadi suatu kesatuan wilayah, karena pergerakannya itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah administrasi. Tetapi daerah sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh," tutur Syafrin.

"Karena itu, penetapannya (PSBB) seharusnya tetap dalam tataran kota megapolitan Jabodetabek. Jadi greater Jakarta yang harus dilihat, bukan Jakarta saja," tambahnya.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengusulkan pembatasan untuk wilayah Jabodetabek kepada pemerintah pusat. Anies mengajukan hal itu karena dia menyadari kewenangannya hanya terbatas di wilayah DKI Jakarta saja.

"Untuk persetujuan itu (wilayah Jabodetabek) belum, tapi beliau mengusulkan karena kewenangannya di Jakarta saja. Jadi, usulannya memang Jakarta tapi menyarankan kalau bisa penetapannya di Jabodetabek, itu yang kami harapkan bisa diterbitkan," ungkapnya.

Berdasarkan dokumen UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa alat angkut terdiri dari kapal, pesawat udara dan kendaraan darat. Dalam Pasal 35 dijelaskan, kendaraan darat yang datang dari wilayah terjangkit, terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit atau terdapat orang atau barang diduga terpapar, berada dalam status karantina.

Kemudian pada Pasal 92 dijelaskan, pengemudi kendaraan darat yang menurunkan atau menaikan orang atau barang, sebelum dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal 35 dengan maksud menyebarkan penyakit atau faktor kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp15 miliar.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati