• News

  • Peristiwa

Curiga Dana BOS Boleh untuk Beli Layanan Pendidikan Daring, IGI Minta DPR dan KPK Awasi

Gedung Kemendikbud di Jl Jenderal Sudirman Jakarta.
Gedung Kemendikbud di Jl Jenderal Sudirman Jakarta.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Inspektorat maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud no 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

"Berdasarkan Permendikbud tersebut terutama pasal 9A ayat 1 poin A, dana BOS diperbolehkan untuk layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dari pembelajaran dari rumah," ujar Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, pasal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi pendidik karena layanan itu tidak hanya membuat kebutuhan biaya semakin besar, karena selain harus membeli layanan pendidikan juga harus membeli kuota data tapi juga secara otomatis membuat jalinan komunikasi antara guru dengan siswanya menjadi terputus.

"Padahal jalinan komunikasi pengajaran dan pendidikan itu tetap bisa dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet dan ketersediaan kuota data," jelas dia.

Ramli menjelaskan pihaknya mencurigai pasal 9 ayat 1 tentang pemberian layanan pendidikan daring berbayar adalah "titipan" dari para penyedia layanan pembelajaran daring.

"Pembelian layanan daring oleh sekolah sesungguhnya sangat tidak diperlukan, karena yang diperlukan adalah upaya kami agar jalinan pendidikan dan pengajaran antara guru dan siswanya tetap terjalin," tambah dia.

Dia menambahkan pembelajaran daring berbayar menghilangkan sisi pendidikan dan hanya menjalankan sisi pengajaran saja.

Selain itu inspektorat mesti mencermati sekolah-sekolah yang menggunakan dana BOS untuk pembelian layanan pendidikan itu, mengingat sangat berpotensi terjadi pengaturan-pengaturan antara sekolah yang menggunakan dana BOS dengan para penyedia layanan pendidikan berbayar.

"Caranya tentu saja mudah dan sudah menjadi rahasia umum. Bisa dengan "cashback" seperti pada proses pembelian buku-buku pelajaran sekolah, tentu saja tidak susah dilakukan oleh para penyedia layanan pendidikan daring itu," terang dia.

Ramli juga menghimbau jangan sampai terjadi sekolah mampu membeli layanan pendidikan berbayar tapi justru tidak mampu membayar guru-guru honorer.

"Mengingat ini adalah hubungan antar para petinggi negara, maka kami meminta DPR sebagai pengawas dan KPK sebagai pencegahan korupsi untuk bisa mengawasi dan mencermati segala proses yang terjadi ini. Biar bagaimanapun sesungguhnya kami dari dunia pendidikan terutama guru, sangat tidak membutuhkan platform pembelajaran daring," kata Ramli, seperti dilansir Antara.

Ramli menambahkan yang diperlukan IGI yakni pemerintah harus memaksimalkan proses pembelajaran langsung dari guru dengan siswa melalui dunia maya

Editor : Irawan.H.P